NUSANTARA TERKINI – Sebutan Balikpapan sebagai “Kota Minyak” kini terasa sangat kontras dengan realita di lapangan.
Kondisi antrean kendaraan yang mengular setiap hari di sejumlah SPBU memicu protes keras dari para sopir truk dan mahasiswa yang mendatangi gedung legislatif. Senin (04/05/26).
Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Alqadri, mengungkapkan kegeramannya setelah melihat data distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis biosolar di wilayahnya.
Ia menilai ada ketimpangan yang sangat mencolok antara jumlah fasilitas pengisian dengan jumlah kendaraan yang membutuhkan.
Berdasarkan pengamatannya, dari total 19 SPBU yang ada di Balikpapan, saat ini praktis hanya ada dua titik yang melayani pengisian biosolar secara aktif.
Padahal, setiap harinya ada sekitar 300 hingga 500 unit kendaraan yang harus mengantre di satu lokasi.
“Ini jelas tidak wajar. Dari 19 SPBU yang menyediakan biosolar, hanya dua yang beroperasi. Sementara antrean bisa mencapai ratusan kendaraan. Ini menunjukkan ada yang tidak beres dalam manajemen distribusinya,” tegas Alwi Alqadri saat menemui massa aksi.
Rencana Buka 24 Jam dan Ancaman Stok Kosong
Merespons tekanan dari para sopir dan mahasiswa, DPRD Balikpapan langsung memanggil pihak Pertamina Patra Niaga.
Salah satu kesepakatan jangka pendek yang muncul adalah rencana pengoperasian SPBU selama 24 jam penuh untuk mengurai penumpukan kendaraan di bahu jalan.
Meski menyambut baik usulan tersebut, Alwi memberikan peringatan keras kepada pihak Pertamina agar kebijakan ini dibarengi dengan jaminan ketersediaan stok.
Ia tidak ingin kebijakan operasional 24 jam hanya menjadi formalitas tanpa adanya BBM yang bisa diisi oleh para sopir.
“Jangan sampai hanya dibuka 24 jam tetapi stoknya kosong. Itu akan menjadi persoalan baru dan hanya memperpanjang penderitaan para sopir yang sudah lelah mengantre,” tambahnya.
Ajak Sopir dan Mahasiswa ‘Ngluruk’ ke BPH Migas
Lebih lanjut, Alwi Alqadri mengakui bahwa masalah inti dari kelangkaan ini terletak pada jatah kuota yang ditentukan oleh pemerintah pusat.
Pertamina sendiri mengaku hanya bisa menyalurkan solar sesuai kuota dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), yakni sekitar 20 ribu kiloliter per tahun untuk Balikpapan.
Sebagai langkah konkret, Alwi menawarkan inisiatif untuk membawa perwakilan mahasiswa dan sopir truk berangkat ke Jakarta menemui BPH Migas secara langsung.
Langkah diplomasi ini bertujuan untuk meminta kejelasan sekaligus mendesak penambahan kuota agar selaras dengan kebutuhan kendaraan logistik di Balikpapan.
“Kami tawarkan perwakilan mahasiswa dan sopir truk untuk bersama-sama ke Jakarta. Kita pertanyakan ke BPH Migas kenapa kota penghasil minyak seperti kita justru kesulitan mendapatkan solar subsidi,” pungkasnya.(Wane/NT)
