NUSANTARA TERKINI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melalui Dinas Perikanan (Diskan) memberikan dukungan terhadap pengembangan sektor perikanan budidaya di wilayah pesisir.
Namun, dukungan yang diberikan bukan pada pemberian ruang untuk membuka sistem tambak dengan seluas-luasnya. Dalam hal ini, pengembangan tambak harus tetap dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan keberadaan mangrove.
Kepala Diskan Berau, Abdul Majid mengatakan, langkah tersebut dilakukan guna memastikan ekosistem yang ada di wilayah pesisir Bumi Batiwakkal— nama lain dari Berau, tetap terjaga dengan fungsinya sebagai penyanggah kelestarian lingkungan.
“Di sini kita tetap mendorong untuk adanya peningkatan produksi, tapi dilakukan dengan cara tetap memperhatikan keberadaan mangrove,” ujarnya.
Artinya, luas lahan yang digunakan untuk aktivitas budidaya sektor perikanan ini dibatasi. Jika misalnya ada satu hektare kawasan yang ingin dikembangkan, itu hanya sekitar 20 persennya saja yang dapat digunakan untuk aktivitas budidaya.
“Sementara sisanya yang sekitar 80 persen, itu akan tetap dipertahankan sebagai kawasan mangrove. Jadi hanya sebagian kecilnya saja yang dijadikan tambak atau kolam produksi,” jelasnya.
Saat ini, beberapa daerah di Berau seperti Tabalar Muara, Pegat Betumbuk dan Teluk Semanting sudah menerapkan sistem tersebut. Selain dinilai dapat mengendalikan lingkungan, sistem ini juga diarahkan untuk melahirkan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Karena, sistem ini menunjukkan perkembangan hasil dari budidaya kepiting, udang hingga ikan bandeng, itu sangat positif dan hasilnya cukup menjanjikan.
Selain itu, pemerintah daerah saat ini juga tengah mendukung penerapan sistem budidaya ikan air tawar. Namun, salah satu kendala utama dari pola ini adalah kondisi masyarakat Berau yang sejauh ini lebih terbiasa mengonsumsi ikan laut atau ikan air asin.
“Pola ini kami dorong agar pilihan konsumsi masyarakat dapat semakin beragam,” pungkasnya. (*/adv)
