BERAU – Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong menyoroti rendahnya serapan anggaran pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemkab Berau.
Menurutnya, setiap kali pertamuan dilakukan dan persoalan serapan anggaran dibahas, beberapa OPD kerap mengeluarkan alasan-alasan klasik. Karenanya ia mendorong agar Pemkab Berau bisa memberikan ketegasan kepada OPD yang selama beberapa tahun tidak menunjukkan peningkatan dalam realisasi anggaran.
“Bisa menerapkan sistem reward and punishment. Jadi mereka yang serapan anggarannya optimal berhak mendapatkan reward, sementara yang serapannya masih sangat rendah harus dapat punishment,” tutur Rudi.
Menurut Rudi, beberapa alasan yang sering digunakan OPD berkaitan dengan rendahanya serapan anggaran di antaranya mencakup keterlambatan proses atau kendala aturan, yang menurutnya tidak relevan karena DPRD selalu menyelesaikan pembahasan anggaran tepat waktu.
“Padahal anggaran yang sudah dialokasikan itu peruntukkannya jelas, dan output-nya untuk masyarakat. Kalau sampai tidak terserap, yang paling utama merasakan kerugian ya masyarakat kita sendiri,” sambungnya.
Sebagai informasi, jika anggaran dalam satu tahun tidak terserap dengan optimal maka akan masuk dalam kategori Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa). Dia menekankan, jangan sampai persoalan Silpa dianggap sebagai hal yang wajar dan lumrah.
“Jangan sampai rendahnya serapan anggaran dimaklumi karena berbagai alasan. Ini harus disipplin dalam menggunakan anggaran sesuai dengan waktu dan peruntukannya,” pungkasnya. (adv)
