TANJUNG SELOR – Wakil Bupati (Wabup) Berau, Gamalis menegaskan edukasi dan advokasi terhadap perempuan dan anak harus lebih dimasifkan lagi.
Berkaca dari kasus Julius, seorang ayah yang tega menghabisi buah hati dan istrinya yang sedang mengandung di Kampung Punan Mahakam, Segah beberapa waktu lalu, maka perempuan harus mengetahui keberadaan Pusat Perlindungan Keluarga (Puspaga) dan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).
Ia menilai hal ini sangat penting agar ketika ada ancaman di lingkungan keluarga, perempuan sudah tahu harus ke mana menyampaikan aduannya.
“Kaum perempuan harus tahu lembaga ini agar tahu arahnya untuk melapor ketika mendapatkan ancaman kekerasan di lingkungan keluarga,” kata Gamalis.
Dalam hal ini, ia juga meminta pemerintah kampung dan perangkat daerah terkait untuk lebih masif memberikan edukasi dan advokasi kepada perempuan dan anak agar kejadian serupa tak terulang lagi.
Wabup Gamalis mengaku sangat terpukul atas perilaku kepala keluarga yang tidak memiliki sikap yang dewasa ketika menghadapi masalah hingga menghabisi nyawa buah hati dan istrinya.
“Kami turut berduka atas kejadian ini. Pelaku diadili sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.
Saat ini, peran laki-laki dalam rumah tangga sudah tidak lagi mutlak harus dilakukan. Sebab, dalam prinsip membangun keluarga, itu harus melalui proses diskusi yang demokratis antara ayah ibu dan anak.
“Ini merupakan prinsip utama dalam hal kesetaraan gender. Tanpa menghilangkan kodrat perempuan dan anak di lingkungan keluarga,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala DPPKBP3A Berau, Rabiatul Islamiah mengatakan, saat ini pihaknya telah menjalankan program Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) serta Pelapor dan Pelopor (P2).
“Program ini bisa jadi solusi bagi perempuan dan anak untuk bisa mendapatkan perlindungan. Kalau mendapatkan kekerasan dan ancaman, dapat melaporkan ke sana,” kata Rabiatul.
Ia memastikan, lembaga pemerintah di bawah naungan perangkat daerah yang dipimpinnya tersebut telah terbentuk di 100 kampung dan 10 kelurahan di Berau.
“Tapi masyarakat belum familiar dengan program ini,” ungkapnya.
Ke depan, ia akan meminta restu kepala daerah untuk dapat mensosialisasikan secara masif pelayanan tersebut agar dapat diketahui masyarakat secara luas. (*/adv)
