TANA TIDUNG,- Pemerintah Kabupaten Tana Tidung melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) mengusulkan anggaran sebesar Rp 33 miliar untuk menjalankan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Bumi Upun Taka.
Usulan ini disampaikan oleh Dinkes Tana Tidung kepada Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai bagian dari sektor utama program pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Sekretaris Dinkes Tana Tidung, dr. Budi Samroni, menjelaskan bahwa usulan anggaran Rp 33 miliar tersebut telah didasarkan pada perhitungan yang dilakukan bersama Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, dan Dinas Perindustrian Perdagangan pada Desember lalu.
“Kami mengusulkan satu porsi program makan bergizi gratis seharga Rp 25 ribu,” ujarnya.
Menurut Budi, harga Rp 25 ribu per porsi tersebut dipertimbangkan karena harga bahan pangan di Tana Tidung lebih mahal dibandingkan daerah lain, terutama di Pulau Jawa yang memiliki standar harga sekitar Rp 15 ribu per porsi.
Bahkan, lanjutnya, harga Rp 25 ribu tersebut masih di bawah standar di Tana Tidung, yang berkisar sekitar Rp 40 ribu per porsi.
“Rp 25 ribu itu kalau di Tana Tidung hanya dapat snack. Karena ini dikelola sendiri mulai dari dapurnya, bahan pangan dibeli sendiri, dan dikerjakan sendiri, sehingga bisa lebih hemat,” jelas Budi.
Budi juga menambahkan, jika program ini diserahkan kepada usaha katering, biaya akan lebih mahal karena akan dikenakan pajak dan biaya lainnya.
“Kalau standar BGN untuk makan bergizi gratis ini hanya Rp 15 ribu. Rp 15 ribu di Kaltara bisa beli makanan apa, apalagi di KTT,” katanya.
Program makan bergizi gratis ini tidak hanya ditujukan untuk peserta didik SD hingga SMA, tetapi juga untuk ibu menyusui, ibu hamil, dan balita. Khusus untuk peserta didik, Dinkes mengajukan sekitar 6.000 peserta dengan target akhir 10.000, sementara jumlah lokasi yang terlibat adalah 2.793.
Beberapa sekolah di Tana Tidung sudah melaksanakan kegiatan MBG, sehingga tidak semua peserta didik diajukan dalam program BGN. “Data ini sudah kami usulkan pada Desember lalu ke BGN,” sebutnya.
Budi menjelaskan bahwa Tana Tidung tidak termasuk dalam prioritas program makan bergizi gratis tahun ini karena program tersebut dilaksanakan secara bertahap.
Oleh karena itu, belum dapat dipastikan kapan program ini dapat berjalan, termasuk anggaran yang diperlukan. Meskipun demikian, program serupa sudah dijalankan di beberapa sekolah di Tana Tidung.
“Awalnya kami tidak mengusulkan karena belum ada kejelasan tentang program ini di Tana Tidung. Kami kemudian diinstruksikan untuk mengusulkan ke BGN, dan itu sudah kami lakukan,” terangnya.
Program makan bergizi gratis ini juga merupakan bagian dari program kerja 100 hari Presiden Prabowo, khususnya di bidang kesehatan. Untuk mendukung program tersebut, Dinkes mengusulkan anggaran bagi program MBG di Tana Tidung.
“Awal tahun ini kami akan berkunjung ke Kementerian Kesehatan sekaligus mengonfirmasi jika belum ada tindak lanjut dari BGN, termasuk terkait usulan yang telah kami sampaikan mengenai program ini,” ungkap Budi.
Program MBG ini dilaksanakan oleh BGN bekerja sama dengan TNI, dalam hal ini Kodim 0914/Tnt sebagai pihak yang mengelola. Sementara itu, Dinkes berperan sebagai tim teknis yang akan melakukan pendampingan, terutama terkait aspek gizi.
“Kendala kita saat ini adalah kami belum memiliki dapur. Berbeda dengan Tarakan yang sudah ada,” ujarnya.(*)
