BERAU – DPRD Berau mengantongi data yang menunjukkan bahwa angka kelulusan pendidikan dasar yang idealnya dijalankan selama enam tahun masih cenderung rendah. Terutama di kampung-kampung yang terletak di pedalaman wilayah Berau.
Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi P Mangunsong pun menuturkan bahwa kondisi tersebut merupakan tanda bahwa pemerataan pendidikan di Berau masih belum optimal. Bahkan program Wajib Belajar 12 Tahun yang digagas pemerintah, artinya belum bisa terlaksana dengan baik di Bumi Batiwakkal.
“Data yang ada menunjukkan bahwa jumlah siswa yaNg duduk di kelas enam menurun drastis dibanding jumlah awal saat masuk sekolah. Ini artinya, putus sekolah dan angkanya tinggi,” beber Rudy.
Rudy pun meminta Pemkab Berau untuk lekas bertindak. Menurutnya kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan terus menerus. Karena akan mempengaruhi masa depan bangsa, dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Berau di masa yang akan datang.
Dia mendorong pendekatan kolaboratif dalam mengatasi permasalahan ini, tidak hanya melibatkan dinas terkait tetapi juga aparat kampung, tokoh masyarakat, tokoh agama hingga sektor swasta.
“Ini perlu ada terobosan, supaya masalah ini bisa tertangani. Pemerintah harus bisa mencari tahu apa indikator yang menyebabkan anak-anak putus sekolah,” tambahnya.
Sementara itu, Dinas Pendidikan (Disdik) Berau terus berusaha menekan angka putus sekolah dan memastikan seluruh anak di Berau bisa mendapatkan akses pendidikan. Pada tahun ini, Disdik Berau sendiri menargetkan Angka Putus Sekolah (ATS) Berau bisa nihil. (adv)
