TANJUNG SELOR – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Utara (Kaltara) telah melaksanakan rapat ALCo Regional Tingkat Deputies dan dilanjutkan dengan rapat ALCo Tingkat Pimpinan pada 15 dan 17 Desember 2025.
Rapat ini dihadiri oleh perwakilan seluruh Deputies dan pimpinan kantor vertikal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Ri wilayah Kalimantan Timur dan Utara yang membahas isu strategis serta pelaksanaan anggaran di Kaltara.
Kepala Perwakilan Kemenkeu Kaltara, Ika H. Novianti mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi sorotan dalam rapat ALCo tersebut, salah satunya yang berkaitan dengan potensi ekonomi hijau di Kaltara.
Realisasi total pendapatan negara di Kaltara hingga November 2025 sebesar Rp2.396,30 miliar dengan penerimaan perpajakan Rp2.049,54 miliar dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp346,76 miliar.
“Sementara itu, total belanja negara tercatat Rp11.163,87 miliar yang mengakibatkan defisit regional sebesar Rp8.767,57 miliar,” kata Ika saat konferensi pers di Tanjung Selor, Senin (29/12/2025).
Penerimaan pajak penghasilan nonmigas mendominasi penerimaan perpajakan senilai Rp852,07 miliar, sedangkan belanja negara masih didominasi oleh belanja Dana Bagi Hasil (DBH) yang mencapai Rp4.121,66 miliar.
Dalam konteks anggaran daerah, realisasi pendapatan daerah Kaltara hingga November 2025 tercatat Rp9.552,49 miliar dengan belanja daerah sebesar Rp7.472,13 miliar, menghasilkan surplus Rp2.080,35 miliar. Belanja pegawai mendominasi 38,92 persen dari total realisasi belanja daerah.
“Sementara untuk belanja modal berkontribusi 10,99 persen dari total belanja daerah,” sebutnya.
Dari sisi makro ekonomi, ekonomi Kaltara tumbuh sebesar 4,61 persen (y-on-y) pada triwulan III tahun 2025.
Pertumbuhan ini didorong oleh percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN), seperti Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) dan proyek swasta yang turut memperkuat ekonomi Kaltara.
Pada November 2025 di Kaltara terjadi inflasi (y-on-y) sebesar 2,72 persen. Neraca perdagangan Oktober 2025 mencatat surplus USD68,77 juta.
Fokus perlu diberikan pada upaya penguatan daya beli masyarakat, pemerataan pembangunan dan peningkatan supply side agar perekonomian di Kaltara tetap stabil.
Adapun isu strategis yang menjadi perhatian di Kaltara antara lain terkait potensi ekonomi hijau.
Kaltara mempunyai 86,90 persen tutupan lahan yang didominasi oleh hutan yang terdiri atas hutan primer dan hutan sekunder. Selain itu, terdapat 13 kesatuan hidrologis gambut dengan luas total 347.541 hektare.
Selain itu, Kaltara juga mempunyai potensi dari energi terbarukan, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan dengan potensi mencapai 9.000 MW Dan Sangat Cocok Untuk Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan rata-rata radiasi matahari sekitar 4-5 kWh/m2/hari.
Untuk menindaklanjuti hal tersebut, diperlukan peran aktif instansi terkait untuk mencari investor potensial agar dapat terlibat dalam energi bersih. Untuk menarik investor, itu dapat dilakukan dengan memberikan insentif fiskal bagi pihak-pihak yang berminat berinvestasi di energi hijau. (**)
