NUSANTARA TERKINI — Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, memberikan peringatan keras terkait melonjaknya angka stunting di Kabupaten Berau yang kini mencapai 34 persen.
Angka ini dinilai sangat mengkhawatirkan karena berada jauh di atas rata-rata nasional yang sebesar 20 persen, sekaligus mengungkap fakta bahwa mayoritas balita di Berau luput dari pantauan kesehatan.
Berdasarkan data Sistem Informasi Gizi dan Kesehatan Keluarga (SIGIZIKESGA) tahun 2025, dari total 23.105 balita di Berau, hanya sekitar 40,6 persen yang rutin melakukan pengukuran di posyandu.
Artinya, sekitar 60 persen atau belasan ribu balita di Bumi Batiwakkal “hilang” dari radar pemantauan tumbuh kembang.
“Masih ada sekitar 60 persen balita yang belum terpantau. Ini harus menjadi perhatian serius bagi kita semua,” tegas Sri Juniarsih.
Profesi Bukan Alasan untuk Abai
Bupati menekankan bahwa penanganan stunting adalah prioritas utama yang tidak bisa ditunda.
Ia secara khusus menyoroti latar belakang pengurus PKK yang beragam, mulai dari guru, pegawai bank, hingga karyawan perusahaan agar tidak menjadikan kesibukan profesional sebagai alasan untuk mengabaikan tugas organisasi dalam menggerakkan masyarakat ke posyandu.
Menurutnya, keberhasilan program kesehatan tidak menuntut waktu yang lama, melainkan kemampuan membangun komunikasi yang efektif dan cerdas.
“Latar belakang profesi jangan jadi kendala. Tidak perlu waktu lama, tapi bagaimana ibu-ibu bisa membangun komunikasi efektif dengan anggota dan posyandu. Keterbatasan waktu bukan alasan utama,” ujarnya mengingatkan.
Kejar Target Nasional 14 Persen
Kenaikan prevalensi stunting berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 menjadi pukulan telak bagi pemerintah daerah.
Sri Juniarsih mendorong para ketua TP PKK untuk melakukan pertemuan rutin minimal satu kali sepekan guna memastikan program “jemput bola” terhadap balita yang belum terdata dapat berjalan maksimal.
Akses teknologi dan internet yang kini menjangkau hingga ke tingkat kampung harus dimanfaatkan untuk koordinasi lintas wilayah. Tanpa adanya pemantauan rutin di posyandu, deteksi dini risiko stunting mustahil dilakukan.
“Ini tugas kita bersama untuk mengejar target nasional penurunan stunting hingga 14 persen pada 2029. Saya berharap ibu-ibu menggerakkan seluruh anggota hingga ke tingkat bawah,” pungkasnya.(*/Andrikni/NT)
