SENDAWAR – Angka kemiskinan di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) yang mencapai 9,56 persen atau sekitar 13.000 jiwa memicu perhatian serius pemerintah pusat. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendesak Pemerintah Kabupaten Kubar segera meninggalkan pola kerja “ego sektoral” demi menekan angka kemiskinan dan biaya hidup yang kian mencekik.
Analis SDM Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, Ira Hayatunisma, menyebut kemiskinan sebagai akar masalah berbagai persoalan sosial di Kubar, mulai dari rendahnya daya beli hingga kasus stunting. Ia menyoroti fakta bahwa garis kemiskinan di Kubar mencapai Rp738.000 per kapita per bulan, angka yang jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional.
“Di Kubar, uang Rp700 ribu itu sangat kecil, nilainya hampir sama dengan Rp300-400 ribu di Jawa. Masalahnya, banyak warga yang masuk kategori working poor—mereka bekerja, tapi penghasilannya pas-pasan karena makelar menguasai rantai distribusi,” ujar Ira dalam FGD Strategi Penguatan SDM di Aula ATJ, Kamis (12/2/2026) lalu.
Potong Rantai Distribusi Lewat Koperasi
Ira mendorong Pemkab Kubar mengoptimalkan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai tangan pertama yang menyerap hasil tani dan ternak warga. Langkah ini bertujuan memutus ketergantungan pada makelar yang selama ini menekan pendapatan petani.
“Rantai pasoknya harus dipotong. Ini sesuai permintaan Presiden untuk memperkuat ketahanan pangan di tengah isu krisis dunia,” tegasnya.
Kritik Keras Budaya Kerja “Silo”
Kemendagri mengkritik keras perilaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kubar yang masih bekerja secara “silo” atau sendiri-sendiri. Ketidaksinkronan antar-dinas menyebabkan anggaran habis dalam jumlah besar namun tidak memberikan dampak nyata bagi penurunan angka kemiskinan.
“OPD kebanyakan jalan sendiri-sendiri, akhirnya terjadi pemborosan. Duit habis banyak, tapi angka kemiskinan tidak turun. Lokasi sasarannya sama, tapi rapatnya ganti-gantian,” kritik Ira.
Ia menyarankan agar pimpinan daerah melakukan capacity building atau retreat bersama untuk menyelaraskan visi. Menurutnya, sinergi antar-kepala dinas jauh lebih penting daripada sekadar menjalankan rutinitas birokrasi masing-masing.
Respons Bappeda Litbang Kubar
Menanggapi sentilan tersebut, Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Litbang Kubar, Apriani, mengakui adanya irisan program antar-OPD yang belum terintegrasi maksimal. Pihaknya berjanji akan memprioritaskan sinkronisasi program pada perencanaan anggaran perubahan 2026 dan murni 2027.
“Kami akan menyelaraskan program agar tidak terjadi pemborosan. Misalnya, edukasi remaja dan penanganan kesehatan yang selama ini terpisah, nantinya akan kami satukan. Jika intervensi terintegrasi, anggaran kita akan jauh lebih hemat,” jelas Apriani.
Pemerintah daerah kini berkomitmen menerjemahkan prioritas nasional ke dalam program lokal agar isu strategis seperti kemiskinan dan stunting di Bumi Taaani dapat tuntas melalui kerja kolaboratif.
