BERAU – Pemkab Berau terus menegaskan komitmennya dalam mewujudkan kesejahteraan nelayan Berau. Kali ini, melalui Dinas Perikanan (Diskan) Berau, pemerintah daerah berupaya untuk mempermudah proses perizinan di sektor perikanan tangkap.
Plt Kepala Diskan Berau, Maulidiyah menerangkan bahwa pihaknya tengah berupaya untuk menyederhanakan sistem perizinan untuk kapal tangkap dan kapal pengangkut ikan. Upaya tersebut diimplementasikan dalam skema Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang melibatkan pelaku-pelaku usaha di sektor perikanan.
“Selama ini nelayan kita, yang berusaha di sektor perikanan tangkap kerap mengalami kendala administratif. Jadi kita berupaya untuk mempermudah proses perizinannya lewat skema penyederhanaan,” jelas Maulidiyah.
Dia menjelaskan bahwa selama ini sistem perizinan kedua jenis kapal tersebut berjalan terpisah. Padahal, secara operasional, kapal tangkap dan kapal pengangkut merupakan satu kesatuan dalam kegiatan penangkapan ikan.
Melalui proses penyerderhanaan izin ini, ia menjelaskan bahwa kapal pengangkut dan kapal penangkap harus dimiliki oleh pihak yang sama. Sebaliknya, integrasi legalitas dapat dilakukan melalui mekanisme PKS antara pemilik kapal tangkap dan pemilik kapal pengangkut.
“Kami harapkan ke depan, perizinan kapal pengangkut dan kapal tangkap ini bisa jadi satu sistem yang terintegrasi. Mereka juga tidak harus punya dua-duanya, tapi bisa kerja sama lewat PKS yang sedang dibahas,” tambahnya.
“Pada nantinya semuanya tetap bisa beroperasi sesuai dengan porsinya. Kedua pihak, pemilik kapal tangkap dan pengangkut ikan bisa sama-sama punya izin yang sah sesuai dengan regulasi yang berlaku,” pungkasnya. (adv)
