NUSANTARA TERKINI – Pemerintah secara resmi tengah menggodok skema insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk 200.000 unit kendaraan listrik tahun ini.
Menariknya, besaran subsidi yang akan diberikan tidak dipukul rata, melainkan akan lebih besar bagi kendaraan listrik (EV) yang menggunakan baterai berbasis nikel.
Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok industri hijau global.
Fokus pada Hilirisasi Nikel Dalam Negeri
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menjelaskan bahwa pembedaan besaran insentif ini berkaitan erat dengan agenda besar hilirisasi mineral kritis.
Dengan memberikan subsidi yang lebih menggiurkan bagi kendaraan berbasis baterai nikel, pemerintah ingin memastikan ketersediaan cadangan nikel Indonesia terserap maksimal oleh industri otomotif domestik.
“Mengapa yang nikel lebih besar subsidinya? Karena supaya nikel kita terpakai. Kita balik sekarang, nikelnya kita pakai agar hilirisasi teknologi baterainya berjalan,” tegas Purbaya di Jakarta, Selasa (5/5/2026), seperti dikutip dari beritasatu.com.
Skema PPN DTP Hingga 100 Persen
Dalam pembahasan bersama Kementerian Perindustrian, besaran insentif PPN DTP tersebut direncanakan berada pada kisaran 40% hingga 100%.
Selain mobil, pemerintah juga menyiapkan kuota untuk 100.000 unit motor listrik dengan perkiraan subsidi sebesar Rp5 juta per unit.
Purbaya menekankan bahwa stimulus pajak ini hanya berlaku untuk kendaraan listrik murni berbasis baterai, bukan untuk kendaraan hibrida (hybrid). Hal ini dilakukan guna mempercepat transisi energi secara total di sektor transportasi.
Perkuat APBN dan Ketahanan Energi
Selain dorongan industri, pemberian subsidi EV yang masif ini memiliki tujuan jangka panjang untuk memperkuat daya tahan anggaran negara.
Pemerintah memproyeksikan bahwa migrasi besar-besaran ke kendaraan listrik akan menekan angka konsumsi bahan bakar minyak (BBM) secara signifikan.
Pengurangan ketergantungan pada BBM impor diharapkan dapat meminimalisir risiko gejolak harga minyak dunia terhadap APBN.
Dengan demikian, beban subsidi energi dapat dialihkan untuk sektor pembangunan lain yang lebih produktif, sembari menjaga kedaulatan energi nasional melalui pemanfaatan nikel hasil bumi sendiri.(Fawdi/NT)
