NUSANTARA TERKINI – Keluhan mendalam Bupati Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah Sulaiman, terkait pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai Rp4 triliun mendapat respons langsung dari Pemerintah Pusat.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi kendala fiskal tersebut kepada kementerian terkait.
Dalam pertemuan strategis di Balikpapan, Ardiansyah membeberkan kondisi keuangan Kutim yang sedang tidak baik-baik saja.
Akibat kebijakan fiskal pusat, APBD Kutim terjun bebas dari Rp9,8 triliun pada tahun lalu menjadi hanya Rp5,1 triliun pada tahun ini.
“Bukan program kami yang bermasalah, tapi kebijakan pusat yang sering menganulir kemampuan daerah. Penurunan TKD yang dialami Kutim sangat luar biasa,” tegas Ardiansyah,Selasa (05/05/26).
Meski Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kutim naik 124 persen, angka tersebut dinilai tetap tidak mampu menambal lubang anggaran sebesar Rp4 triliun.
Wamendagri Siap Jembatani ke Kemenkeu
Menanggapi situasi kritis tersebut, Wamendagri Bima Arya menegaskan bahwa Kemendagri akan bertindak sebagai jembatan bagi pemerintah daerah.
Ia berjanji akan mempelajari data-data dari Pemkab Kutim melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai dasar koordinasi lintas sektoral.
“Kalau kaitannya dengan Dana Bagi Hasil (DBH), kami harus berkoordinasi dan menjalin komunikasi dengan Kementerian Keuangan. Kami siap memfasilitasi komunikasi lintas kementerian untuk mencari solusi atas kendala fiskal di daerah,” ujar Bima Arya.
Langkah ini diharapkan dapat memberikan titik terang, terutama terkait harapan Bupati Ardiansyah agar aturan turunan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) segera diturunkan untuk mencairkan kurang salur bayar sebesar Rp1,3 triliun yang sangat dibutuhkan daerah.
Soroti Dampak Sektor Pertambangan
Selain masalah anggaran, Wamendagri juga mencatat keluhan mengenai pemangkasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan pertambangan secara mendadak.
Kebijakan pusat ini dinilai Ardiansyah memukul ekonomi kerakyatan dan mengancam stabilitas tenaga kerja di Kutai Timur.
“Efisiensi akibat pemangkasan kuota produksi berdampak pada penyesuaian tenaga kerja. Ini yang kami minta untuk diperhatikan pusat agar pembangunan daerah tidak terhambat,” tambah Ardiansyah.
Pertemuan ini menjadi sinyal penting bagi percepatan sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah, guna memastikan isu strategis seperti inflasi, stunting, hingga ketenagakerjaan di Kutai Timur tetap tertangani meskipun di tengah tekanan fiskal.(Wane/NT)
