NUSANTARA TERKINI – Pelaksanaan operasi pasar LPG 3 kilogram di Kabupaten Berau mendapat sorotan dari masyarakat yang tinggal di wilayah luar perkotaan.
Warga di sejumlah kecamatan jauh mendesak pemerintah daerah agar kegiatan pasar murah tersebut tidak hanya berpusat di pusat kota, tetapi juga menyentuh wilayah pesisir dan pedalaman pada Jumat (20/3/26).
Masyarakat di sembilan wilayah, mulai dari Biatan, Tabalar, Batu Putih, Talisayan, hingga Biduk-Biduk, mengaku kesulitan mengakses gas melon dengan harga subsidi.
Harapan serupa juga datang dari warga di Kecamatan Kelay, Segah, serta wilayah kepulauan seperti Pulau Derawan dan Maratua yang merasa distribusi bantuan belum merata.
Kondisi ini memicu kekhawatiran akan terjadinya ketimpangan akses energi, terutama saat kebutuhan rumah tangga meningkat tajam menjelang hari raya.
Warga berharap pemerintah segera menjadwalkan operasi pasar di kampung-kampung mereka guna meringankan beban ekonomi keluarga.
Respons Diskoperindag Berau
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau Eva Yunita mengakui bahwa saat ini konsentrasi operasi pasar memang masih diprioritaskan di Kecamatan Tanjung Redeb.
Hal ini dilakukan karena volume keluhan dan kepadatan penduduk di wilayah perkotaan tercatat jauh lebih tinggi.
Meski begitu, Eva menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap aspirasi warga di kecamatan terjauh.
Pihaknya sedang menyusun skema agar distribusi subsidi LPG melalui jalur operasi pasar dapat segera menjangkau seluruh pelosok Kabupaten Berau.
“Memang yang paling banyak keluhan itu di perkotaan kebutuhannya juga jauh lebih tinggi dibandingkan kecamatan yang jauh,”ujar Eva Yunita.
Koordinasi Bersama Pertamina
Sebagai langkah nyata, Diskoperindag Berau telah mengirimkan surat resmi kepada pihak Pertamina untuk menambah frekuensi dan mencakup wilayah operasi pasar.
Kerja sama antara agen penyalur dan pemerintah kampung menjadi kunci utama agar jadwal pendistribusian di wilayah terpencil dapat berjalan efektif tanpa kendala logistik.
Pihak dinas menganalisis bahwa permasalahan utama di lapangan sebenarnya bukan pada ketersediaan stok, melainkan pola distribusi yang belum menyentuh seluruh titik koordinat secara adil.
Dengan adanya koordinasi lintas sektor ini, diharapkan tidak ada lagi masyarakat Berau yang merasa dianaktirikan dalam mendapatkan hak subsidi energi.
“Kami sudah bersurat ke Pertamina agar operasi pasar juga dilaksanakan di seluruh kecamatan tinggal nanti penjadwalannya dikoordinasikan,” pungkas dia.(*)
