NUSANTARA TERKINI – Kondisi ratusan kios di Pasar Pagi Samarinda memicu perhatian serius dari pihak legislatif hingga saat ini. Kawasan yang telah lama selesai direvitalisasi tersebut dinilai belum memberikan dampak ekonomi maksimal bagi masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda Iswandi menyebut pemanfaatan pasar belum berjalan optimal. Dari total 2.400 kios yang telah disiapkan pemerintah baru sekitar 1.500 unit yang sudah terisi oleh pedagang.
Sisanya sebanyak 900 unit kios terpantau masih kosong tanpa aktivitas perdagangan sama sekali.
Iswandi meminta transparansi data mengenai siapa saja daftar penerima kios tersebut agar pengawasan bisa dilakukan bersama.
Desakan Batas Waktu dan Konsekuensi Tegas
Data yang akurat dinilai penting untuk mencegah munculnya persepsi negatif mengenai adanya permainan di balik pembagian lapak.
“Pemerintah perlu menetapkan batas waktu yang jelas bagi para pedagang untuk segera menempati fasilitas yang ada,”tegasnya.
Iswandi menekankan bahwa fasilitas publik tersebut dibangun menggunakan uang rakyat sehingga pemanfaatannya harus maksimal.
Harus ada konsekuensi nyata jika kios yang telah diterima tidak segera digunakan untuk berjualan.
Kepala Dinas Perdagangan Samarinda Nurrahmani mengungkapkan sejumlah faktor menjadi penyebab masih kosongnya ratusan tempat usaha tersebut. Mulai dari masalah kesiapan pedagang hingga adanya pihak yang belum mengambil kunci saat dipanggil petugas.
Penarikan Kembali Hak Pakai Kios
Pihak Dinas Perdagangan kini sudah memasuki tahap kelima dalam proses pembagian kios kepada para pedagang. Tercatat sebanyak 129 unit kios baru saja dirilis dalam tahapan terbaru ini sebagai upaya percepatan.
Nurrahmani menegaskan aturan tegas akan diberlakukan bagi pemegang kunci yang terkesan membiarkan kiosnya menganggur.
“Jika setelah tiga kali teguran tetap tidak ditempati maka pemerintah akan menarik kembali hak pemakaian tersebut,”bebernya.
Langkah ini dilakukan agar aset daerah dapat dialokasikan kepada pedagang lain yang dinilai lebih siap beroperasi. Sebelumnya pihak pemerintah sudah menarik kembali sebanyak 50 kios karena alasan yang sama.
“Karena itu kita minta data by name, siapa saja yang menerima kios,” ujar Iswandi.(*/Fatur)
