BERAU – Jumlah perkebunan kelapa sawit di Berau terus mengalami perkembangan. Hal ini mendorong perusahaan-perusahaan di Bumi Batiwakkal untuk menggenjot kapasitas produksi mereka.
Merespons hal ini, DPRD Berau meminta Pemkab Berau melalui instansi terkait untuk memperketat pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. Khususnya berkaitan dengan limbah yang dihasilkan dari aktivitas perkebunan dan perusahaan kelapa sawit.
“Namanya perusahaan, pasti ada limbah yang dihasilkan dari aktivitas produksinya. Itu yang mesti diawasi oleh pemerintah daerah,” terang Anggota DPRD Berau, Fasra Wisono.
Dia menyebut aktivitas perusahaan yang meningkat pasti memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Namun, jika dibiarkan berjalan tanpa pengawasan, ia khawatir kondisi lingkungan akan turut merasakan dampaknya.
Fasra menekankan, Pemkab Berau harus bisa memastikan pengelolaan limbah dan dampaknya terhadap lingkungan dilakukan dengan benar. Dia menuntut pemerintah daerah untuk bertindak tegas.
“Kami mengingatkan bahwa pengelolaan limbah dan dampaknya terhadap lingkungan harus menjadi perhatian utama. Jangan sampai limbah yang tidak terkelola dengan baik merugikan masyarakat,” sambungnya.
Dia mengingatkan dampak pencemaran ini tidak hanya berisiko terhadap kesehatan masyarakat, tetapi juga bisa mengganggu kualitas hidup para petani yang bergantung pada tanah dan air bersih. Meskipun hingga kini belum ada keluhan dari warga.
“Kami menekankan pentingnya kajian dan pengawasan rutin dari instansi terkait agar potensi pencemaran dapat dicegah sejak dini,” kuncinya. (adv)
