NUSANTARA TERKINI – Menjelang aksi unjuk rasa besar-besaran yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 21 April 2026, aparat gabungan di Kalimantan Timur memperketat pengamanan secara masif.
Sebanyak 2.556 personel gabungan disiagakan untuk mengepung titik-titik vital di Kota Tepian guna mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Langkah ini dipastikan setelah jajaran Polda Kaltim bersama TNI dan instansi terkait menggelar apel kesiapan pasukan sebagai bentuk finalisasi pengecekan personel serta sarana prasarana pendukung di lapangan.
Kapolda Kalimantan Timur, Irjen Pol Endar Priantoro, menegaskan bahwa seluruh aspek pengamanan telah dirancang secara matang untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi di lapangan.
“Hari ini kami mengadakan apel kesiapan gelar pasukan untuk pengamanan aksi unjuk rasa. Ini final untuk mempersiapkan secara keseluruhan, baik personel, sarana-prasarana maupun teknis pengamanan,” tegas Endar kepada awak media, Senin (20/4/2026).
Konsentrasi di Jantung Pemerintahan
Kekuatan besar sebanyak 2.556 personel tersebut terdiri dari 1.922 personel kepolisian, 70 personel TNI, serta 564 personel dari instansi terkait lainnya.
Pengamanan akan difokuskan secara berlapis di dua lokasi utama yang menjadi sasaran unjuk rasa, yakni Kantor DPRD Kalimantan Timur dan Kantor Gubernur Kalimantan Timur.
Selain kedua lokasi tersebut, kepolisian juga menetapkan status siaga pada sejumlah objek vital nasional lainnya di Samarinda.
Langkah preventif berupa pemasangan pagar kawat berduri pun mulai terlihat di titik-titik strategis untuk menghalau adanya tindakan negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Pemasangan pagar kawat itu upaya untuk mencegah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan hal negatif. Kalau tidak ada niat buruk, tentu tidak akan menjadi masalah,” tambah Irjen Pol Endar.
Pendekatan Pelayanan, Bukan Konfrontasi
Meski mengerahkan ribuan personel, Kapolda menekankan bahwa paradigma pengamanan kali ini adalah pelayanan.
Pihak keamanan berkomitmen mengedepankan prinsip humanis, preemtif, dan preventif agar penyampaian aspirasi masyarakat dapat berjalan tertib tanpa mengganggu stabilitas kota.
Senada dengan hal tersebut, Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Krido Pramono memastikan kesiapan prajuritnya untuk mendukung Polri di baris pengamanan.
“Tentu kami siap membantu Polri sesuai aturan yang berlaku. Ketika diminta, kami siap turun dengan pendekatan humanis,” ujar Krido.
Masyarakat dan para pelaku usaha diimbau untuk tetap beraktivitas seperti biasa, sementara para peserta aksi diharapkan dapat menjaga ketertiban umum selama menyampaikan orasinya di lapangan.(*/Rusdiono/NT))
