NUNUKAN – Satgas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) Yonarmed 11 Kostrad Pos Kotis kembali berhasil menggagalkan pengiriman lima Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ilegal atau non prosedural.
Kali ini, CPMI tersebut rencananya akan berangkat menuju Malaysia melalui Dermaga Aji Putri, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) pada Kamis (23/1/2025).
Keberhasilan penggagalan ini berawal dari informasi yang diterima personel Satgas Intelijen Kodam VI/Mulawarman, Sertu Ahmad.
Di sini Sertu Ahmad mendapatkan laporan dari masyarakat terkait adanya upaya penyelundupan pekerja migran secara ilegal melalui Dermaga Aji Putri, Kelurahan Nunukan Timur.
Setelah menerima informasi tersebut, Sertu Ahmad langsung berkoordinasi dengan Dankima Satgas Pamtas Yonarmed 11 Kostrad, Lettu Arm Aan Budhi Harsad.
Menindaklanjuti laporan tersebut, personel Pos Kotis pun segera melakukan penyekatan di dermaga dan melaksanakan pemeriksaan terhadap lima orang yang dicurigai sebagai CPMI non prosedural itu.
Dalam proses pemeriksaan, kelima orang tersebut mengaku akan diterima di Dermaga Bambangan, Desa Bambangan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, selanjutnya akan menyeberang ke Malaysia melalui Pelabuhan Sei Nyamuk.
Namun CPMI tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen administrasi yang lengkap sesuai ketentuan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan dan keimigrasian.
Atas temuan itu, para CPMI non prosedural kemudian diserahkan ke Kantor Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kaltara untuk proses lebih lanjut.
Dansatgas Pamtas Yonarmed 11 Kostrad, Letkol Arm Gde Adhy Surya Mahendra menyampaikan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan pengawasan di wilayah perbatasan guna mencegah tindakan ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memperketat pengawasan, terutama di jalur-jalur yang rawan digunakan sebagai jalur ilegal menuju Malaysia,” ujarnya.
Satgas Pamtas Yonarmed 11 Kostrad juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada dan segera melaporkan kepada pihak berwenang jika mengetahui adanya aktivitas mencurigakan terkait penyelundupan manusia di perbatasan.
Dengan adanya penggagalan ini, diharapkan dapat mencegah terjadinya kasus perdagangan manusia dan pelanggaran hukum lainnya di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. (**)