BERAU – DPRD Berau menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi untuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Berau dalam tahun anggaran 2024 pada Rabu (14/5/2025) lalu.
Dalam agenda yang dilaksanakan di Gedung DPRD Berau itu, beberapa fraksi menyampaikan pendapatnya soal pembenahan yang harus dilakukan Pemkab Berau. Salah satunya pada sektor ekonomi, yang dianggap masih memerlukan perhatian besar.
Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto menuturkan jika dibandingkan dengan kabupaten/kota yang ada di Kaltim, Indeks Gini atau Gini Ratio di Berau harus bisa menjadi perhatian bagi Pemkab Berau.
“Indeks gini kita menunjukkan kesenjangan yang cukup signifikan. Ini perlu jadi perhatian,” terang Subroto.
Indeks Gini, atau Gini Ratio merupakan ukuran yang digunakan sebagai pengukur tingkat ketimpangan pendapatan atau kesenjangan ekonomi dalam sebuah populasi. Dengan Gini Ratio yang cukup signifikan, ini mengindikasikan pemerataan pendapatan di Berau belum baik.
“Kalau dibandingkan dengan daerah lain di Kaltim, tingkat pemerataan pendapatan kita (Berau) terindikasi kurang baik,” sambungnya.
Dia meminta agar Pemkab Berau bisa menjadikan Gini Ratio sebagai salah satu alat evaluasi untuk penyusunan program pemerataan ekonomi ke depannya. Terutama bagi masyarakat yang hidup di pelosok, jauh dari perkotaan.
“Bisa kita mulai dari mengoptimalkan akses ekonomi mereka, mulai dari mobilitas yang didukung penuh dengan tersedianya fasilitas yang memadai, hingga perkembangan sektor ekonomi yang lain. (adv)
