BERAU – Di tengah momentum penurunan harga pupuk bersubsidi, Anggota DPRD Berau, Sutami mendorong pengawasan distribusi pupuk dilakukan dengan lebih intens. Terutama distribusi di wilayah pesisir Bumi Batiwakkal, seperti Biatan, Talisayan, Batu Putih hingga Biduk-Biduk.
“Di wilayah pesisir juga ada petani-petani yang masih sering mengeluhkan persoalan distribusi pupuk yang tidak sesuai dengan pesanan. Jadi pasokan untuk para petani di sana cenderung kurang,” kata Sutami.
Dia memberikan contoh, misalnya petani memesan 100 ton pupuk bersubsidi dari pabrik. Namun yang mereka terima, jumlahnya kurang dari angka tersebut. Ia pun mempertanyakan kemana larinya pupuk-pupuk yang sudah di pesan itu.
Selain itu dia menerangkan, bahwa dari laporan yang ia terima ada perbedaan harga pupuk antara wilayah pesisir dan wilayah lainnya juga menjadi permasalahan lain yang perlu diperhatikan. Menurutnya, hal ini patut dicurigai adanya permainan di tingkat perusahaan.
“Entah benar atau tidak, tapi hal ini yang perlu diungkap secara transparan agar tidak merugikan petani. Masyarakat berhak tahu penyebabnya, dan kami akan terus mengawal agar distribusi pupuk tidak dimonopoli oleh pihak tertentu,” sambung dia.
Sutami meminta Pemkab Berau bisa memberikan perhatian serius terhadap kondisi ini. Terutama pada kasus-kasus yang berangkat dari laporan masyarakat. Jangan sampai persoalan ini diabaikan, dan membuat petani merasa dirugikan.
“Cita-cita kita ingin mendorong ketahanan pangan, maka dari semua tahapan harus jadi perhatian. Bukan hasil panen saja, tapi proses tanamnya juga harus diperhatikan,” pungkasnya. (adv)
