NUSANTARA TERKINI – Pemerintah Kabupaten Berau dihadapkan pada pilihan sulit terkait jaminan kesehatan warganya. Ribuan peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai pusat kini statusnya nonaktif.
Data terbaru menunjukkan Kementerian Sosial telah mencoret sekitar 6.600 nama warga Berau dari daftar penerima bantuan sejak awal Februari 2026. Keputusan sepihak ini berdampak langsung pada akses layanan kesehatan masyarakat miskin.
Kepala Dinas Sosial Berau, Iswahyudi membenarkan adanya penonaktifan ribuan peserta BPJS PBI tersebut. Namun, pemerintah daerah memutuskan untuk tidak serta-merta mengambil alih seluruh beban pembiayaan itu secara otomatis.
Langkah ini diambil dengan pertimbangan efisiensi keuangan daerah yang cukup ketat.
“Jika pemkab langsung mengaktifkan kembali seluruh peserta tersebut beban anggaran yang harus ditanggung mencapai angka fantastis,”bebernya.
Estimasi biaya yang diperlukan untuk menanggung 6.600 peserta itu menyentuh angka Rp2 miliar dalam satu tahun. Angka tersebut dinilai cukup memberatkan jika harus digelontorkan sekaligus tanpa verifikasi kebutuhan mendesak.
Oleh karena itu, pemerintah menerapkan kebijakan reaktivasi selektif. Pengaktifan kembali kartu BPJS hanya akan dilakukan bagi warga yang benar-benar membutuhkan layanan medis atau dalam kondisi sakit.
Mekanisme ini mengharuskan warga melapor ke pemerintah daerah melalui Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan atau kelurahan dan RT setempat saat hendak berobat.
“Mereka cukup membawa surat keterangan dirawat dari rumah sakit dan kartu identitas untuk diproses aktivasinya,”jelasnya.
Hingga saat ini, tercatat baru 38 orang yang kartunya diaktifkan kembali oleh pemerintah daerah. Mereka adalah pasien dengan penyakit serius yang membutuhkan penanganan medis segera tanpa bisa ditunda.
Provinsi juga akan nonaktifkan 4000 peserta BPJS warga Berau
Beban pemerintah daerah diprediksi akan semakin berat ke depannya. Selain pencoretan dari pusat ada kabar bahwa pemerintah provinsi juga berencana mengurangi kuota tanggungan sebanyak 4.000 peserta tahun ini.
Padahal saat ini Pemkab Berau sudah menanggung biaya jaminan kesehatan bagi 90.000 warganya melalui skema Universal Health Coverage. Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan kuota yang ditanggung pemerintah pusat.
“Karena begitu kita aktifkan sekarang, maka rekeningnya sudah mulai dan iurannya sudah mulai. Kalau tidak ada permintaan, biarkan dulu. Kalau dia sakit, lapor ke kita, kita aktifkan kembali,” tegas Iswahyudi.(*)
