Sudah Tambah Puluhan Miliar Kok Proyek Terowongan Minta Rp90 Miliar Lagi?

diterbitkan: Selasa, 3 Maret 2026 09:03 WITA
Komisi 3 DPRD Samarinda saat meninjau proyek terowongan milik Pemkot Samarinda.

NUSANTARA TERKINI – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda menggelar inspeksi mendadak ke proyek pembangunan terowongan penghubung jalan pada Senin (2/3/26) pagi. Tinjauan lapangan ini dilakukan untuk mengecek progres fisik sekaligus menyoroti usulan tambahan anggaran yang mencapai angka 90 miliar rupiah.

Ketua Komisi III DPRD Samarinda Deni menyatakan pihaknya ingin memastikan langsung pengerjaan lanjutan pasca insiden longsor beberapa waktu lalu. Fokus utama pengawasan berada pada sisi pintu masuk serta jalur keluar terowongan di kawasan tersebut.

Pihak pelaksana proyek yakni PT PP melaporkan adanya perpanjangan struktur beton untuk memperkuat keamanan teknis konstruksi. Terdapat penambahan struktur sepanjang 72 meter di sisi inlet dan 54 meter di area outlet bangunan.

Baca juga  Susah Payah Evakuasi Paus Sperma di Balikpapan

Namun di tengah progres tersebut muncul estimasi kebutuhan dana baru untuk pekerjaan penataan lereng jalan. Deni menilai angka 90 miliar rupiah yang diajukan pemerintah sangat fantastis dan perlu dikaji ulang secara mendalam.

Ia mengingatkan bahwa proyek ini sebelumnya sudah mendapat kucuran dana tambahan puluhan miliar rupiah untuk penguatan struktur beton. Menurutnya penambahan panjang struktur yang ada saat ini secara logika teknis sudah sangat cukup untuk menahan beban longsoran tanah.

“Kami akan kaji lagi apakah penggunaan dana ini benar-benar efektif dan sesuai kebutuhan,” tegas Deni.

Kepastian Operasional dan Keluhan Warga

Sekretaris Dinas PUPR Samarinda Hendra yang turut hadir belum bisa memastikan ketersediaan usulan tambahan dana tersebut dalam postur APBD tahun ini. Pihak dewan menegaskan masih akan menunggu hasil pengecekan silang kelayakan dari dinas terkait.

Baca juga  Dua Sampel Pertamax yang Diuji Pemkot Samarinda Punya RON di Bawah 90, Kualitas Lebih Rendah dari Pertalite

Selain urusan dana masyarakat juga terus menuntut kepastian waktu operasional terowongan penghubung Jalan Sultan Alimuddin menuju Jalan Kakab itu. Aturan baru kini mensyaratkan kelayakan proyek harus dibuktikan dengan kepemilikan Sertifikat Layak Fungsi sebelum dibuka untuk mobilitas warga.

Deni mendesak adanya kejelasan tahapan pengujian fasilitas umum ini dari pihak kontraktor maupun pemerintah. Ia sangat berharap infrastruktur tersebut sudah bisa diuji coba pemakaiannya pada perayaan Lebaran mendatang dengan jaminan keselamatan penuh.

Baca juga  4 Jam Geledah Dinas ESDM, Kejati Kaltim Amankan Dokumen Korupsi Penambangan CV AJI

“Kita ingin memastikan masyarakat bisa lewat dengan perasaan aman dan safety yang terjamin,” tambahnya.

Inspeksi ini juga menampung keluhan warga sekitar terkait dampak buruk limpasan air hujan dari area proyek pembangunan. Genangan air dilaporkan mulai merendam area sekolah terdekat dan menyumbat saluran drainase permukiman warga di ujung jalan.

Dewan mendesak pemerintah kota segera turun tangan menangani sistem konektivitas saluran air di luar area kerja kontraktor pelaksana. Langkah antisipasi ini dinilai sangat vital agar proyek miliaran rupiah tersebut tidak malah menciptakan bencana banjir baru bagi masyarakat sekitar.

“Ini harus sinkron supaya tidak muncul masalah baru di kemudian hari,” tutup Deni.

Topik:
Bagikan:
Berita Terkait