NUSANTARA TERKINI – Gelombang protes mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara kembali berakhir dengan kekecewaan mendalam.
Massa aksi yang mendatangi Kantor Bupati Kutai Kartanegara gagal menemui pemimpin daerah untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Bupati Aulia Rahman dilaporkan tidak berada di tempat saat mahasiswa datang membawa sejumlah tuntutan krusial pada Kamis (2/4/26).
Ketidakhadiran ini dianggap sebagai bentuk rendahnya respons pemerintah terhadap persoalan rakyat yang sudah berulang kali disuarakan.
Protes Kerusakan Infrastruktur dan Pendidikan
Koordinator lapangan aksi Ibnu Sayyaf Sabililhaq menyoroti kondisi jalanan di wilayah hulu dan hilir yang masih rusak parah.
Selain infrastruktur jalan yang berlubang, mahasiswa juga menuntut perawatan fasilitas daerah yang terkesan dibiarkan terbengkalai setelah dibangun.
Persoalan ketimpangan kualitas pendidikan di wilayah pedesaan turut menjadi materi gugatan yang disampaikan dalam aksi tersebut.
Mahasiswa menilai layanan pendidikan di desa-desa wilayah Kutai Kartanegara masih jauh dari standar layak bagi masyarakat.
Pemerintah daerah diminta tidak hanya sekadar membangun tanpa memikirkan keberlanjutan fungsi fasilitas tersebut bagi publik. Mahasiswa merasa setiap aksi yang mereka lakukan selama ini selalu berakhir tanpa kepastian yang konkret.
“Kami sudah berkali-kali melakukan aksi di sini tapi hasilnya nihil,” ujar Ibnu Sayyaf Sabililhaq.
Menurunnya Kepercayaan Kepada Pemerintah
Presiden Mahasiswa Unikarta Zulkarnain menilai ketidakhadiran bupati menunjukkan sikap tidak peduli terhadap persoalan mendesak di masyarakat.
Salah satu masalah yang paling disorot adalah lambannya perbaikan jalan penghubung menuju Kota Bangun.
Dari total kerusakan jalan sepanjang 9 kilometer, pemerintah daerah kabarnya hanya melakukan perbaikan sekitar 900 meter saja tahun ini.
Padahal anggaran daerah pada periode 2025-2026 dinilai sangat besar untuk menuntaskan masalah infrastruktur dasar tersebut.
Mahasiswa mengancam akan kembali menggelar demonstrasi besar dalam waktu dekat jika surat resmi mereka tetap tidak direspons.
Melalui aksi ini, mereka menegaskan adanya penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap kredibilitas pemerintah daerah saat ini.
“Seharusnya jika pemerintah peduli dan pro terhadap masyarakat mereka hadir bersama masyarakat berdialog dan membahas persoalan yang ada,” pungkas Zulkarnain.(*/Rusdiono/NT)
