NUSANTARA TERKINI — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menaruh perhatian serius terhadap ancaman abrasi di wilayah pesisir Berau.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran daerah, legislatif berkomitmen memprioritaskan penanganan di titik-titik yang mengancam kebutuhan dasar masyarakat.
Salah satu lokasi yang dinilai paling krusial adalah Pulau Maratua, khususnya di kawasan Pantai Harapan.
Berdasarkan tinjauan lapangan, abrasi di wilayah tersebut dilaporkan semakin meluas hingga mendekati infrastruktur vital bagi warga kepulauan.
“Kami lihat langsung, abrasi sudah makin mendekat ke sumber air bersih. Ini harus segera diamankan karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Anggota DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, Rabu (8/4/26).
Tantangan Defisit Anggaran Rp8 Triliun
Rencana penanganan abrasi di Pulau Derawan senilai Rp25 miliar yang semula dijadwalkan tahun 2025 terpaksa mengalami penundaan. Hal ini disebabkan oleh kondisi fiskal provinsi yang sedang mengalami tekanan besar.
Syarifatul membeberkan bahwa proyeksi anggaran provinsi saat ini berada di angka Rp12 triliun. Namun, terdapat potensi defisit mencapai Rp8 triliun yang menuntut pemerintah daerah melakukan efisiensi ketat di seluruh sektor pembangunan.
“Kalau melihat kemampuan anggaran, kami agak pesimis jika semua usulan dipenuhi serentak. Namun, untuk Maratua, kondisinya jauh lebih mengkhawatirkan karena mengancam sumber air. Kami akan terus dorong agar mendapat porsi prioritas,” jelasnya.
Kaitan dengan Kemiskinan di Kampung
Keterbatasan anggaran ini juga berdampak pada upaya pemerataan pembangunan di tingkat kampung.
Syarifatul menyoroti meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran di pelosok Berau sebagai indikator bahwa program pembangunan fisik, seperti tanggul abrasi, harus sejalan dengan pemberdayaan ekonomi.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur pelindung pantai bukan sekadar urusan fisik, melainkan upaya menjaga aset ekonomi warga pesisir.
“Tanpa penanganan yang tepat, kerusakan lingkungan akan semakin memperburuk kondisi kesejahteraan masyarakat di akar rumput,”ucapnya.
DPRD Kaltim kini berharap adanya dukungan tambahan dari pemerintah pusat untuk menutup celah defisit tersebut.
Melalui koordinasi intensif, diharapkan porsi anggaran pusat dapat dialokasikan untuk mengamankan wilayah-wilayah strategis pariwisata dan pemukiman di Kalimantan Timur.(*/Rusdiono/NT)
