NUSANTARA TERKINI – Tekanan terhadap manajemen RSUD dr Abdul Rivai semakin kencang setelah utang rumah sakit diketahui membengkak hingga Rp36,8 miliar.
Kondisi keuangan yang dinilai tidak wajar ini membuat DPRD Berau gerah dan berencana memanggil ulang seluruh pihak terkait untuk dimintai pertanggungjawaban.
Anggota DPRD Berau Abdul Waris menyatakan bahwa pihak legislatif tidak akan membiarkan persoalan ini berlarut-larut tanpa kejelasan.
Rencananya manajemen rumah sakit bersama Dewan Pengawas dan Dinas Kesehatan Berau akan dikumpulkan kembali untuk membedah penyebab pasti menumpuknya beban finansial tersebut.
“Insya Allah minggu depan kami panggil lagi,” ujar Waris Sabtu (18/4/26).
Langkah pemanggilan ini bertujuan untuk mengonfirmasi serta mengkaji secara mendalam alasan di balik munculnya angka utang yang sangat besar.
Bagi legislator Berau tersebut urusan rumah sakit menyangkut kebutuhan dasar dan keselamatan jiwa manusia sehingga tidak boleh dikelola dengan setengah hati.
Waris menegaskan bahwa risiko layanan lumpuh akibat krisis keuangan adalah ancaman nyata yang harus diantisipasi segera.
Jika fasilitas vital ini sampai kolaps maka dampak buruknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat luas yang membutuhkan pelayanan medis.
“Ini tidak boleh main-main,” tegas Waris.
Manajemen Kacau dan Kelangkaan Obat
Sorotan DPRD tidak hanya tertuju pada angka di atas kertas tetapi juga pada kondisi lapangan yang dianggap semakin mengkhawatirkan.
Sebagai fasilitas rujukan ketersediaan obat-obatan di RSUD dr Abdul Rivai disebut sempat sangat terbatas bahkan nyaris kosong.
Buruknya tata kelola keuangan disinyalir berdampak langsung pada operasional tenaga medis serta kelengkapan peralatan di rumah sakit.
Waris menilai manajemen saat ini terlihat cukup kacau karena tidak mampu menyeimbangkan ketersediaan anggaran dengan kebutuhan layanan harian.
“Sekarang ini manajemen terlihat cukup kacau,” ungkapnya.
Pihak legislatif kini tengah mendalami apakah kondisi ini disebabkan oleh kesalahan kebijakan penerapan standar operasional prosedur yang keliru atau murni kelemahan tata kelola.
Investigasi melalui pemanggilan pekan depan akan menjadi penentu siapa yang harus memikul tanggung jawab atas amburadulnya kondisi rumah sakit milik daerah tersebut.
“Perlu ada pendalaman lanjutan untuk memastikan solusi konkret,” pungkas Waris.(*/Ika/NT)
