NUSANTARA TERKINI – Tekanan bertubi-tubi dari gelombang aksi massa akhirnya membuahkan respons terbuka dari Karang Paci.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltim, Husni Fahruddin yang akrab disapa Ayub, menyampaikan permohonan maaf secara terbuka dan mengakui adanya kegagalan dalam fungsi pengawasan serta penganggaran di lembaga legislatif tersebut.
Pernyataan ini muncul sebagai buntut dari sorotan tajam publik terhadap sejumlah rencana pengadaan barang dan alokasi anggaran bernilai miliaran rupiah yang dinilai tidak mendesak.
Ayub secara ksatria menyebut bahwa DPRD Kaltim telah “kebablasan” karena kurang peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat saat ini.
“Kami merasa bersalah karena fungsi budgeting dan pengawasan kami tidak berjalan dengan baik. Tidak masuk akal jika dalam kondisi seperti ini kami hanya menyalahkan pihak eksekutif,” tegasnya, Selasa (21/4/2026).
Akui Miskin Empati
Ayub menyoroti beberapa pos anggaran, termasuk rencana pengadaan senilai Rp8,5 miliar hingga alokasi Rp25 miliar yang memicu polemik.
Menurutnya, meski secara prosedur hukum mungkin tidak ada yang dilanggar, namun kebijakan tersebut sangat miskin aspek empati.
Ia mengakui bahwa DPRD semestinya menjadi benteng pertama yang mengawal perencanaan anggaran agar selaras dengan kebutuhan rakyat. Namun, yang terjadi justru ada kegagalan dalam membaca sensitivitas publik terhadap penggunaan uang daerah.
“Secara hukum mungkin benar, tapi aspek empati yang belum terbangun dengan baik, baik dari DPRD maupun pemerintah. Kami berjanji tidak akan mengulangi kebijakan yang tidak berempati seperti ini,” imbuhnya.
Berjanji Lakukan Efisiensi Total
Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kekhilafan tersebut, Ayub memastikan bahwa DPRD akan melakukan evaluasi ketat bersama Pemerintah Provinsi Kaltim.
Pihaknya berkomitmen untuk melakukan efisiensi anggaran dan mencoret program-program yang berpotensi memunculkan kesan pemborosan.
Terkait tuntutan penggunaan hak angket oleh mahasiswa, Ayub menjelaskan bahwa legislatif harus mengikuti prosedur yang ada, dimulai dari tahap interpelasi untuk meminta kejelasan dari gubernur.
Ia menegaskan bahwa pintu dialog kini terbuka lebar bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Tuan kami adalah rakyat. Kritik akan kami terima dengan lapang dada, dan kami siap dikoreksi. Tidak ada lagi yang perlu ditutupi, semua harus terbuka dan transparan,” pungkasnya. (Fatur/NT)
