NUSANTARA TERKINI – Akselerasi pembangunan di Kabupaten Berau kini memiliki mesin penggerak khusus di luar struktur perangkat daerah konvensional.
Melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Berau Nomor 124/2026, Bupati Sri Juniarsih resmi membentuk Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan (TBUPP) guna memastikan program prioritas berjalan sesuai target.
Tim yang diisi oleh orang-orang pilihan ini memiliki peran strategis sebagai “mata dan telinga” bupati dalam memantau serta mengevaluasi kinerja di berbagai sektor, mulai dari pemerintahan, sosial budaya, ekonomi investasi, hingga prasarana wilayah.
Legalitas TBUPP Berau yang diteken pada 30 Januari 2026 lalu ini menegaskan tugas tim untuk melakukan pendampingan langsung kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Mereka diwajibkan menyusun laporan analisis keberhasilan program yang disampaikan langsung kepada bupati melalui ketua tim.
Struktur dan Fasilitas Ruang Kerja di Lantai 2
Demi memperlancar koordinasi, bupati memberikan fasilitas berupa ruangan khusus bagi tujuh anggota tim di lantai 2 Kantor Bupati Berau.
Lokasi ini dipilih atas permintaan ketua tim guna mempermudah akses komunikasi langsung dengan kepala daerah.
Jafung Pembangunan Setda Berau, Muhammad Afif, menjelaskan bahwa sejak September 2025, TBUPP telah bernaung di bawah Bidang Pembangunan, berpindah dari rumah sebelumnya di Bapelitbang.
“Sekarang semua honor dan kebutuhan perjalanan dinasnya ada di Bidang Pembangunan,” jelas Afif,Selasa (05/05/26).
Struktur TBUPP Berau 2026 dipimpin oleh:
- Ketua: Tri Yuda Haryanto
- Sekretaris: Suwoto
- Anggota: Syahrir Andi Pasinringi, Burhan Bakran, Hiersa Genta Wijaya, La Selamat, dan Hamzah Nasir.
Keterbatasan Anggaran dan Operasional
Meski memiliki tanggung jawab besar dalam mengawal pembangunan, TBUPP Berau beroperasi dengan anggaran yang cukup efisien.
Pemerintah menyiapkan dana sekitar Rp250 hingga Rp300 juta per tahun untuk mencakup honorarium dan biaya perjalanan dinas.
Terkait fasilitas kendaraan operasional, Afif mengakui bahwa permohonan tersebut belum bisa diwujudkan.
“Sempat diajukan, namun karena keterbatasan aturan dan anggaran yang cekak, fasilitas kendaraan memang tidak ada,” terangnya.
Hingga Mei 2026, TBUPP dilaporkan telah melakukan empat kali perjalanan dinas ke luar daerah, termasuk ke Jawa, Samarinda, dan Sulawesi Selatan, untuk memperdalam konsep peran tim percepatan pembangunan demi suksesi visi misi pemerintah daerah di Bumi Batiwakkal.(Red/NT)
