NUSANTARA TERKINI– Ambisi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk memiliki Sekolah Rakyat sendiri bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu (desil 1 dan 2) harus tertahan di atas kertas.
Meski lahan seluas 10 hektare telah disiapkan, ketiadaan dukungan anggaran membuat pembangunan fisik sekolah tersebut belum bisa direalisasikan dalam waktu dekat.
Kawasan Gunung Tabur (Gunta) yang diproyeksikan menjadi pusat pendidikan khusus ini masih berupa lahan kosong.
Kondisi ini memaksa pemerintah daerah memutar otak mencari solusi alternatif agar anak-anak Berau tetap mendapatkan hak pendidikannya meski fasilitas lokal belum terbangun.
Lahan Melimpah, Dana Masih Minim
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Berau, Iswahyudi, menjelaskan bahwa dari sisi teknis lahan, sebenarnya Berau sudah sangat siap.
Namun, skala prioritas anggaran di tingkat pusat maupun daerah tahun ini belum berpihak pada pembangunan fisik sekolah rakyat di Bumi Batiwakkal.
Beberapa daerah lain yang dianggap lebih siap secara pembiayaan, seperti Penajam Paser Utara, justru menjadi fokus utama pelaksanaan program serupa. Hal ini membuat rencana di Gunung Tabur sementara waktu hanya menjadi rancangan atau “pracangan” semata.
“Kami sudah siapkan lahan sekitar 10 hektare, tapi memang belum bisa dibangun karena keterbatasan anggaran,” ungkap Iswahyudi pada Kamis (2/4/26).
Hingga kini, Dinsos masih terus melakukan verifikasi lapangan secara ketat. Hal ini dilakukan agar ketika anggaran nantinya tersedia, data calon peserta didik dari keluarga desil 1 dan 2 sudah valid dan siap untuk diakomodasi tanpa melalui sistem pendaftaran terbuka.
“Menitipkan” Anak Berau ke Samarinda
Sebagai langkah darurat agar akses pendidikan tidak terputus, Pemkab Berau memilih kebijakan mengirimkan peserta didik ke Sekolah Rakyat milik Pemprov Kaltim di Samarinda.
Saat ini, tercatat ada 11 anak asal Berau yang sudah menempuh pendidikan di sana, mulai dari jenjang SD hingga SMA.
Selain mengirim ke luar daerah, pemerintah juga menempatkan sekitar 18 anak lainnya dalam program panti sosial.
Di sana, mereka mendapatkan jaminan tempat tinggal sekaligus akses sekolah yang lebih terukur. Namun, strategi ini bukan tanpa kendala sosial.
“Masih ada orang tua yang keberatan melepas anaknya sekolah jauh, bahkan ada yang sempat minta anaknya pulang,” tambah Iswahyudi.
Dilema ini menjadi PR besar bagi Pemkab Berau. Di satu sisi, angka partisipasi sekolah tingkat SD di Berau sudah melampaui 100 persen, namun di sisi lain, masih banyak anak usia SMA yang putus sekolah karena kendala biaya dan fasilitas yang belum memadai di daerah sendiri.(*/Andrikni/NT)
