TANJUNG REDEB – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 yang diprediksi turun menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau.
Diperkirakan APBD Berau tahun 2026 hanya berkisar di angka Rp2,6 triliun. Hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah (PR) berat bagi Pemkab Berau dalam mengoptimalkan pembangunan daerah.
Untuk menyikapi hal itu, Bupati Berau, Sri Juniarsih mengaku dirinya baru-baru ini menerima masukan dari Menteri UMKM, Maman Abdurrahman. Saran dan masukan dari Menteri UMKM itu pun langsung disikapi dan saat ini menjadi fokus utama Pemkab Berau.
“Menteri UMKM secara spesifik meminta kita untuk memperkuat hilirisasi bahan mentah guna meningkatkan nilai jual kekayaan alam dan produk unggulan yang dimiliki. Kita banyak produk unggulan, saya kira ini bisa digenjot,” ujar Bupati Sri, Senin (10/11/2025).
Terlebih beberapa produk lokal Berau sudah ada yang pernah tampil di event nasional, di antaranya seperti coklat dan terasi. Sayangnya, produk-produk tersebut justru banyak yang diolah oleh perusahaan dari luar Berau.
“Sangat disayangkan, produk kita dari luar yang kelola. Terus hasil olahan itu dikirim ke kita dengan harga yang lebih mahal,” tuturnya.
Sebagai dorongan terhadap hilirisasi ini, Bupati Sri menekankan kepada Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) untuk bisa mendirikan perusahaan untuk mengelola hasil dari kampungnya masing-masing sesuai kewenangannya.
Tak hanya itu, bupati perempuan Berau pertama ini juga memastikan bahwa di tahun 2026 tidak ada program UMKM yang dikurangi. Ini karena UMKM dinilai sebagai kunci utama untuk menjaga dan meningkatkan ketahanan ekonomi daerah.
“UMKM kita harus tetap eksis di tengah turunnya APBD kita. Program prioritas UMKM akan tetap berjalan sesuai target,” katanya.
Oleh karena itu, perusahaan tidak boleh diam, tapi harus siap campur tangan untuk membina UMKM agar lebih baik lagi. Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta diharapkan dapat menjaga roda perekonomian Berau agar tetap berputar. (*/adv)
