DPRD Berau Minta Pemerintah Pusat Perjuangkan Kuota Haji untuk Warga Indonesia

diterbitkan: Jumat, 24 Oktober 2025 04:13 WITA
Wakil Ketua DPRD Berau, Sumadi

BERAU – Daftar panjang antrean haji di setiap pelaksanaan musim haji menjadi perhatian Wakil Ketua DPRD Berau, Sumadi. Dia mendorong Pemerintah Indonesia untuk bisa melakukan berbagai upaya guna memperjuangkan penambahan jumlah kuota haji untuk masyarakat Indonesia.

Baca juga  Komisi II DPRD Berau Minta Pemkab Lakukan Evaluasi Terhadap Proyek Pembangunan Secara Menyeluruh

“Saat ini ada daerah-daerah yang masa tunggunya sudah belasan, bahkan puluhan tahun. Seharusnya ini bisa menjadi perhatian bagi pemerintah,” tegas dia.

Sebelumnya, pada pertengahan tahun lalu, sempat beredar isu pemangkasan kuota haji bagi masyarakat Indonesia. Menurut Sumadi, isu pemotongan kuota haji muncul karena adanya catatan dari pihak Arab Saudi terkait jemaah haji asal Indonesia yang kerap mengalami masalah kesehatan.

Baca juga  Komitmen Dukung Kemajuan Petani dan Nelayan, Sakirman Raih Penghargaan Abdi Bhakti Tani Nelayan

Namun ia menilai, persoalan itu seharusnya menjadi evaluasi terhadap sistem seleksi dan koordinasi antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama, bukan justru mengorbankan hak masyarakat untuk berhaji.

“Karena yang tersedia saat ini saja kan bisa dibilang kurang. Kalau benar-benar dipotong mau bagaimana? Syukurnya tidak ya,” katanya.

“Ini saja belum dikurangi sudah antre 30-40 tahun. Kalau dikurangi? Bisa 100 tahun antreannya,” keluhnya.

Baca juga  PHK Massal di PT LMM Berau, DPRD Desak Perusahaan Tetap Penuhi Hak Pekerja

Sumadi mendorong agar seluruh pihak terkait, termasuk Kementerian Agama dan instansi teknis, serius memperjuangkan agar kuota haji Indonesia justru ditingkatkan, bukan dikurangi. Ia juga mengingatkan agar pemerintah lebih tegas dalam mengawasi lembaga atau travel haji nakal yang justru mencoreng nama baik jemaah Indonesia di mata internasional. (adv)

 

Bagikan:
Berita Terkait