Gubernur Kaltara Tegaskan BPKP Sebagai Mitra Pemerintah Daerah

diterbitkan: Selasa, 11 Maret 2025 10:29 WITA
Gubernur Kaltara, Zainal A Paliwang menyampaikan sambutan di audiensi BPKP dan kepala daerah se-Kaltara.

TANJUNG SELOR – Audiensi yang digelar oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Utara (Kaltara) diikuti oleh semua kepala daerah se-Kaltara, baik itu gubernur, maupun bupati dan wali kota.

Gubernur Kaltara, Zainal A Paliwang menjelaskan, kehadiran seluruh kepala daerah pada giat audiensi ini menunjukkan komitmen tinggi dan keseriusannya dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di provinsi perbatasan ini.

Baca juga  SKK Migas Kalsul dan Gubernur Kaltara Lakukan Pertemuan, Pencarian Cadangan Migas Turut Dibahas

“Hadirnya BPKP Kaltara memiliki dedikasi dan komitmen dalam meningkatkan kualitas pengawasan terhadap program strategis pemerintah,” ucapnya, Senin (10/3/2025).

Zainal menyebutkan, peran BPKP dalam melakukan pengawasan yang efektif sangatlah penting guna memastikan kebijakan dan program pembangunan daerah berjalan dengan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kaltara.

Dimana BPKP adalah mitra strategis pemerintah daerah dalam menjalankan roda pembangunan yang selaras dengan kebijakan nasional.

Baca juga  Personel Ops Keselamatan Kayan 2025 Cek Kelayakan Bus Damri

“Peran BPKP sebagai aparat pengawas intern pemerintah (APIP) sangat krusial dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mulai dari aspek kebijakan, perencanaan strategis, hingga pengendalian pelaksanaan pembangunan,” tuturnya.

Sebagai gubernur atau kepala daerah di tingkat provinsi, maupun sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di daerah, Zainal mengingatkan kepada semua jajaran pemerintah di daerah tentang tupoksi BPKP.

Baca juga  Kapolda dan Gubernur Kaltara Minta Pemudik Perhatikan Kondisi Rumah

“Ini penting agar kita tidak melihat BPKP sebagai instansi yang harus dihindari,” ujar Zainal.

Oleh karena itu, Zainal meminta semuanya harus dapat menjalin sinergi, menjaga komunikasi serta terus berkoordinasi dengan BPKP agar setiap langkah dan kebijakan yang diambil tidak keluar dari ketentuan yang berlaku. (**)

Bagikan:
Berita Terkait