Juni Nanti, Pegawai BIN Direncanakan Mulai Berkantor di IKN

diterbitkan: Kamis, 1 Mei 2025 04:45 WITA
Kunjungan Wakil Kepala BIN, Komjen Pol (Purn) Imam Sugianto di kawasan Ibu Kota Nusantara (Dok: Humas Otorita IKN)

NUSANTARA – Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Komjen Pol (Purn) Imam Sugianto mengunjungi kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Kunjungan ini merupakan bagian dari persiapan menjelang pemindahan pegawai BIN ke IKN.

Dalam kunjungan tersebut, Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala BIN melakukan peninjauan langsung ke sejumlah area, termasuk area untuk berkantor dan hunian yang akan digunakan oleh pegawai BIN.

“Tadi kami tengok sebentar, Masya Allah sangat representatif sekaligus kalau sudah beroperasi bisa dipelihara sekalian,” ujar Wakil Kepala BIN.

Baca juga  DPR Usulkan IKN jadi Ibu Kota Kedua, Aspek Keamanan jadi Pertimbangan

Direncanakan, pemindahan secara bertahap pegawai BIN tahap awal akan dimulai pada Juni 2025. Para pegawai BIN akan mulai menempati hunian di rumah susun (Rusun) BIN yang telah fungsional.

“Insya Allah mulai Juni,” tegas Wakil Kepala BIN.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyambut baik rencana BIN untuk mulai menempati Rusun BIN. “Untuk Rusun, nanti bisa dilanjutkan koordinasi dengan tim kami untuk menyiapkan hunian supaya nanti 1 Juni sudah masuk,” ujar Basuki.

Baca juga  64 Ribu Orang Kunjungi IKN Selama Periode Libur Lebaran 2025

Sementara itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia (PANRB) bicara tentang rencana pemindahan ASN BIN ke IKN. Kepala Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB, Mohammad Averrouce mengatakan, perpindahan ASN ke IKN sebenarnya sudah direncanakan sejak 2022, dan pihaknya sudah melakukan penapisan-penapisan.

Prinsipnya, seluruh ASN pusat akan pindah ke IKN dan dilakukan secara bertahap. Berdasarkan Perpres No. 63/2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, lanjut Averrouce, perpindahan ASN ke IKN memang dilakukan secara bertahap sesuai penapisan yang telah dilakukan.

Baca juga  Polres Tarakan Sulap Ratusan Knalpot Brong Hasil Penindakan jadi Robot Ala Film Transformer

“Lembaga-lembaga yang ASN-nya sudah mulai dipindahkan pada tahap awal ini, adalah lembaga yang dianggap memiliki peran vital dalam pengambilan keputusan. Pemerintah juga sudah menganalisis mitigasi risikonya,” tegasnya melansir dari Detik.com.

Bagikan:
Berita Terkait