BALIKPAPAN – Mahasiswa Balikpapan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Balikpapan pada Jumat (21/2/2025). Demonstrasi dilakukan untuk menyuarakan keresahan para mahasiswa tentang sejumlah isu lokal dan efisiensi anggaran yang tengah gencar dilakukan pemerintah pusat.
Koordinator Lapangan (Korlap) dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Balikpapan, Tion mengatakan aksi ini berangkat dari keresahan masyarakat Balikpapan yang merasa dampak kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, semakin memberatkan rakyat.
“Kebijakan ini bisa memangkas anggaran sektor penting, seperti pendidikan, kesehatan dan pembangunan,” terang Tion.
Para demonstran juga mengkritisi kebijakan efisiensi anggaran yang dianggap tidak tepat sasaran, seperti pemborosan anggaran untuk kabinet yang dianggap terlalu besar dengan banyaknya menteri, wakil menteri dan staf khusus.
Mereka menyarankan agar efisiensi anggaran dilakukan pada sektor yang lebih substansial, termasuk pengurangan anggaran perjalanan dinas dan kegiatan yang dianggap tidak mendesak.
Isu lain yang turut disorot adalah Rancangan Undang-Undang Minerba yang memberikan izin usaha pertambangan kepada ormas keagamaan, perguruan tinggi, dan UMKM. Mahasiswa melihat kebijakan ini akan semakin memperburuk kerusakan lingkungan di Kalimantan Timur yang sudah banyak terdampak oleh aktivitas pertambangan.
“Kami menolak keterlibatan perguruan tinggi dalam industri pertambangan karena ini akan merusak independensi akademik dan membatasi ruang gerak mahasiswa untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat,” bebernya.
Di tingkat lokal, pihaknya juga menyoroti sejumlah masalah infrastruktur di Balikpapan, seperti kecelakaan yang terjadi di Muara Rapak akibat kelalaian pengaturan jam operasional kendaraan berat.
Ia menilai pemerintah tidak tegas dalam menindak kelalaian tersebut. Selain itu, masalah parkir liar yang terjadi di sepanjang Jalan Kilo 15 juga menjadi sorotan karena telah menelan korban jiwa, termasuk di antaranya mahasiswa dari STT Migas dan ITK.
