NUSANTARA TERKINI – Rencana pemangkasan kuota usulan pokok pikiran atau pokir anggota dewan memicu ketegangan baru di lingkungan pemerintahan Kalimantan Timur. Kebijakan sepihak dari tim anggaran pemerintah daerah ini dinilai menginjak harga diri lembaga legislatif.
Mantan Ketua DPRD Kalimantan Timur Makmur HAPK merespons keras pembatasan aspirasi yang dipangkas drastis dari 160 menjadi hanya 25 usulan. Politisi senior ini mengingatkan pemerintah provinsi agar memahami kesetaraan posisi antarlembaga.
Makmur menegaskan bahwa wakil rakyat memiliki kedudukan yang sejajar dengan kepala daerah. Ia meminta eksekutif tidak bersikap layaknya atasan yang bisa mengatur seenaknya.
“Dewan itu bukan anak buah Gubernur,” tegas Makmur melansir Arusbawah.co, Senin (6/4/2026)
Dugaan Pengarahan Anggaran
Pembatasan jumlah usulan ini rupanya juga diwarnai kecurigaan terkait tata kelola keuangan yang dinilai janggal. Makmur mencium adanya skenario dari pihak eksekutif untuk menggiring dana aspirasi ke instansi tertentu.
Menurutnya badan pengelola keuangan daerah bertindak melenceng dari aturan dengan mengatur arah usulan wakil rakyat. Ia menuntut agar aspirasi dibiarkan mengalir secara alami sesuai kondisi riil masyarakat di lapangan.
“Itu badan pengelola keuangan daerah nggak bener itu,” ungkapnya.
Tokoh yang pernah menjabat sebagai Bupati Berau ini turut menyoroti alasan efisiensi yang terus digaungkan pemerintah provinsi. Padahal kapasitas ruang fiskal daerah saat ini jauh melimpah dibandingkan masa kepemimpinannya dahulu.
Ia membandingkan pencapaian masa lalu di mana anggaran kecil mampu menyentuh semua lapisan masyarakat hingga membangun proyek besar. Namun saat ini usulan kecil untuk pedalaman justru dipersulit padahal pendapatan daerah sedang tinggi.
“Dulu APBD kita terbatas, tapi semua tersentuh,” cetus mantan Bupati Berau ini.
Ancam Eksistensi Wakil Rakyat
Kekecewaan Makmur semakin dalam saat memikirkan tanggung jawab moral dewan kepada para pemilih di daerah pemilihan masing-masing. Mereka adalah pihak pertama yang langsung berhadapan dengan penderitaan warga di pelosok kampung.
Ia merasa peran legislatif akan mati jika ruang untuk memperjuangkan keluhan rakyat terus disumbat oleh sistem. Makmur menyindir lebih baik lembaga perwakilan rakyat dibubarkan saja jika harga diri mereka terus digerus di depan masyarakat.
“Untuk apa ada dewan kalau harga diri kami di depan warga digerus,” tegasnya.
