NUSANTARA TERKINI – Kinerja Perumda Varia Niaga memantik sorotan tajam dari Panitia Khusus LKPj Wali Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025. Perusahaan milik daerah tersebut dinilai gagal memaksimalkan potensi bisnis untuk mendongkrak pundi pendapatan kota.
Wakil Ketua Pansus LKPj Abdul Rohim menyebut realisasi setoran yang masuk ke kas daerah tergolong sangat minim. Angka sumbangan sekitar Rp500 juta itu dianggap tidak sebanding dengan besarnya modal serta aset strategis yang mereka kuasai.
“Menurut kami, angka itu masih jauh dari ekspektasi,” ujar Abdul Rohim pada Senin (4/5/26).
Temuan Skema Bisnis Janggal
Rapor merah ini mencuat pasca inspeksi anggota dewan ke area Teluk Lerong Space yang mencakup parkiran Teras Samarinda hingga wahana air. Mereka mendapati bahwa badan usaha tersebut tidak memegang kendali penuh atas lahan bisnis yang sangat menjanjikan itu.
Pengelolaan fasilitas hiburan seperti kafe dan jet ski ternyata dilepas kepada pihak swasta dengan skema bagi hasil. Perusahaan daerah tersebut rupanya hanya menerima jatah keuntungan yang sangat kecil dari perjanjian kerja sama tersebut.
“Varia Niaga hanya mendapat bagi hasil sekitar 10 persen,” ungkap politisi PKS tersebut.
Desak Evaluasi Total
Ketergantungan terhadap pihak ketiga ini dituding sebagai penyebab utama seretnya aliran dana segar ke kas daerah. Pihak legislatif mempertanyakan keputusan manajemen yang enggan memutar roda bisnisnya sendiri.
Ia sangat yakin bahwa pengelolaan aset secara otonom akan melipatgandakan margin laba. Hal ini tentu akan berdampak positif bagi postur keuangan kota jika dijalankan dengan tata kelola yang progresif.
“Kalau dikelola secara mandiri, keuntungannya bisa maksimal dan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan daerah,” tegasnya.
DPRD Samarinda tidak akan membiarkan temuan ini berlalu tanpa kejelasan dari pihak manajemen pengelola. Para wakil rakyat segera menjadwalkan pemanggilan resmi kepada seluruh jajaran direksi untuk meminta klarifikasi menyeluruh terkait dasar pemilihan skema bisnis tersebut.
“Kami ingin transparansi dan penjelasan detail mengenai alasan di balik kebijakan pola kerja sama itu,” pungkasnya.
