NUSANTARA TERKINI — Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau terus memperkuat kerja sama dengan berbagai instansi terkait pengembangan pariwisata.
Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem pariwisata yang baik, berkualitas, dan berkelanjutan di Bumi Batiwakkal.
Banyak pihak dilibatkan dalam sinergi ini, mulai dari instansi pemerintah daerah hingga kelompok sadar wisata (Pokdarwis).
Kepala Bidang Bina Pemasaran dan Kerja Sama Disbudpar Berau, Endah Puspita Sari, menegaskan pentingnya pelibatan banyak pihak.
Menurutnya, sektor pariwisata pada dasarnya tidak bisa bekerja sendiri, sehingga sangat membutuhkan dukungan dari sektor lain.
“Semua pihak terkait kita libatkan. Jadi pariwisata itu memang dia tidak bisa bekerja sendiri,” ungkap Endah, Selasa (21/4/2026).
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) memegang peran vital dalam mendukung aksesibilitas menuju destinasi wisata.
Disbudpar sangat membutuhkan bantuan instansi ini untuk memastikan sarana dan prasarana jalan menuju lokasi wisata dalam kondisi baik.
Infrastruktur yang memadai akan menjamin keamanan serta kenyamanan bagi para wisatawan selama dalam perjalanan.
Selain infrastruktur jalan, pengawasan pada sektor kuliner juga menjadi perhatian serius bagi Disbudpar Berau.
Dinas Kesehatan serta Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dilibatkan untuk memantau higienitas pangan dan standar pengemasan produk UMKM lokal.
Hal ini dilakukan agar wisatawan mendapatkan jaminan konsumsi yang sehat dan aman saat berkunjung.
Pemerintah kampung dan kecamatan turut memegang peran kunci karena mayoritas destinasi wisata Berau berada di wilayah perdesaan.
Pelibatan Pokdarwis setempat juga sangat penting karena mereka lebih menguasai seluk-beluk dan potensi unik di setiap tempat wisata.
Selain itu, kehadiran Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Pulau Derawan sangat membantu operasional kepariwisataan di lapangan.
“UPT juga kita jalan Alhamdulillah sekarang, itu membantu juga UPT. Kita punya UPT di Pulau Derawan,” jelas Endah.
Disbudpar juga rutin menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah maupun swasta setiap menjelang hari libur nasional.
Biasanya, pemerintah akan mengeluarkan surat edaran mulai dari tingkat nasional hingga daerah untuk mengawal kenyamanan wisatawan.
Fokus utama dalam koordinasi ini adalah meningkatkan standar keamanan transportasi serta pengamanan di setiap objek wisata.
Langkah mitigasi ini sangat penting dilakukan untuk mencegah terjadinya insiden yang tidak diinginkan di masa depan.
Fokus pelayanan kini diarahkan pada kesiapan transportasi dan keamanan fisik di lokasi wisata agar wisatawan merasa terlindungi.
“Peningkatan keamanan misalnya dari transportasinya. Kemudian pengamanan pada saat di lokasi objek wisata,” pungkas Endah. (Adv)
