NUSANTARA TERKINI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mulai menyusun rencana kerja (renja) untuk pembangunan Kaltara tahun 2027.
Agar tidak terjadi tumpang tindih program dan supaya apa yang diprogramkan bisa tepat sasaran, maka penting adanya sinergi antar perangkat daerah.
Hal itu yang baru-baru ini dilakukan lewat Forum Lintas Perangkat Daerah Renja Kaltara Tahin 2027 yang berlangsung di Gedung Gabungan Dinas (Gadis) I Pemprov Kaltara, Tanjung Selor.
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setprov Kaltara, Datu Iqro Ramadhan saat membuka kegiatan itu menegaskan, perencanaan pembangunan tidak dapat dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah secara sendiri-sendiri.
“Dibutuhkan koordinasi dan kerja sama yang kuat agar program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan saling mendukung,” kata Datu Iqro.
Oleh karena itu, lewat forum resmi ini dilakukan penyatuan dan penyelarasan program antara perangkat daerah.
Selain itu, penting juga penggunaan data yang valid dalam proses perencanaan pembangunan. Dengan dukungan data yang valid, program yang dirancang diharapkan dapat berjalan lebih tepat sasaran.
Dalam penyusunan renja tahun 2027, arah pembangunan daerah juga diselaraskan dengan program prioritas pemerintah pusat. Ini dilakukan agar kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan searah.
Ada sejumlah prioritas pembangunan Kaltara yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah, di antaranya pemerataan pembangunan wilayah, peningkatan kualitas SDM, serta penguatan sektor ekonomi daerah.
Menurutnya, pemerataan pembangunan menjadi fokus utama agar manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh wilayah di Kaltara, tak terkecuali daerah perbatasan dan pedalaman.
Namun, tantangan dalam pelaksanaan pembangunan juga harus jadi atensi khusus, terutama terkait keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi dan pengurangan dana transfer ke daerah.
Untuk itu, komunikasi dengan pemerintah pusat dinilai penting agar dukungan anggaran tetap dapat diperoleh untuk menjalankan sejumlah program pembangunan daerah.
“Dengan kondisi anggaran yang terbatas, kita perlu memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat agar pembangunan tetap berjalan,” pungkasnya. (**)
