NUSANTARA TERKINI — Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Kalimantan Timur menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim tidak akan menghalangi rencana aksi demonstrasi yang dijadwalkan berlangsung pada 21 April mendatang.
Meski memberikan ruang seluas-luasnya bagi aspirasi publik, pemerintah memberikan peringatan keras agar pergerakan massa tidak keluar dari koridor konstitusi.
Anggota TAGUPP Kaltim, Sudarno, menyatakan bahwa kritik merupakan bagian dari kesehatan demokrasi yang harus dijaga. Hingga saat ini, tidak ada arahan khusus dari Gubernur Kaltim untuk membatasi atau membungkam suara masyarakat yang ingin turun ke jalan.
“Pemerintah daerah memberikan ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui berbagai saluran. Silakan sampaikan kritik melalui dialog, diskusi, maupun aksi demonstrasi,” ujar Sudarno dikutip dari Korankaltim.com, Rabu (15/4/26).
Peringatan Keras terhadap Isu Pemakzulan
Meski menjamin kebebasan berpendapat, Sudarno memberikan catatan kritis terhadap munculnya isu pemakzulan gubernur dalam rencana aksi tersebut.
Ia menegaskan bahwa upaya untuk menjatuhkan kepala daerah melalui tekanan massa adalah langkah yang keliru secara hukum.
“Kalau kritik itu benar silahkan, tetapi kalau ada upaya menjatuhkan atau memakzulkan kepala daerah, itu sudah inkonstitusional. Mekanisme pemakzulan tidak bisa dilakukan melalui aksi, itu hanya dapat ditempuh melalui lembaga legislatif sesuai ketentuan hukum,” tegasnya.
Pemerintah meminta agar para koordinator lapangan memastikan aksi tetap berlandaskan kepentingan publik dan tidak ditunggangi oleh kepentingan politik praktis dari kelompok tertentu yang ingin memicu kegaduhan.
Utamakan Dialog sebagai Solusi
Sebagai langkah preventif guna menghindari gesekan, TAGUPP Kaltim mendorong para demonstran untuk lebih mengedepankan jalur dialog dan diskusi formal. Menurut Sudarno, pemerintah jauh lebih menghargai kritik yang bersifat membangun dan solutif.
Pihaknya memastikan bahwa setiap masukan yang masuk melalui saluran resmi akan dikaji secara mendalam untuk kepentingan percepatan pembangunan di Kaltim.
“Kita mengingatkan agar aksi tetap tertib. Namun, kami juga membuka pintu jika ada perwakilan massa yang ingin berdialog secara konstruktif untuk membahas substansi tuntutan mereka,” pungkasnya.(*/Fathur/NT)
