SAMARINDA – Sebagai upaya merealisasikan program-program Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim periode 2025-2030, Tim Transisi Gubernur Kaltim mulai membahas program pendidikan gratis.
Pembahasan tersebut dilakukan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kaltim, Senin (24/2).
Anggota Tim Transisi, Bohari Yusuf menyampaikan untuk pembahasan kali ini pihaknya terlebih dulu melakukan pendataan, baik jumlah siswa maupun mahasiswa di Kaltim.
“Kita melakukan pendataan ini supaya nantinya anggaran (yang digunakan) pas, sebab masalahnya, sebagaimana yang diketahui anggaran tahun 2025 ini di susun di tahun 2024,” ujar Yusuf.
Sehingga harus ada penyesuaian, ditambah lagi adanya Instruksi Presiden (Inpres) soal efisiensi anggaran.
“Sementara program Gubernur harus tetap berjalan karena ini janji politik, sehingga kita mulai pelan-pelan mendata dengan meminta jumlah mahasiswa beserta UKT-nya di masing-masing kampus,” ucapnya.
Yusuf mengungkapkan data tersebut secepatnya akan masuk, supaya bisa direalisasikan.
“Selain itu untuk Peraturan Gubernur dan MOU nantinya di bahas secara paralel, dan saat ini (pergub) sudah mulai di bahas dan semoga di minggu depan sudah bisa di tetapkan,” katanya.
Yusuf menuturkan, memang setelah Pergub ini selesai pastinya harus ada persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk proses pelaksanaannya. Baru setelah itu akan diatur lagi skema kerja sama bersama beberapa kampus dalam menjalankan program pendidikan gratis hingga jenjang S3.
Selain itu dalam waktu dekat menurut Yusuf akan ada pembahasan lagi bagi tim pengelola beasiswa.
“Jadi kita juga masih menunggu (keputusan) pak Gubernur apakah akan ada tim yang menjalankan program ini,” katanya.
