BERAU – Ketidakhadiran Wakil Bupati Berau, Gamalis, dalam rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan menuai tanya.
Sorotan tajam datang dari Anggota DPRD Berau, Abdul Waris, yang secara terbuka mempertanyakan komitmen orang nomor dua di Bumi Batiwakkal tersebut.
Puncaknya terjadi saat Musrenbang Kecamatan Maratua yang digelar di Ruang Sangalaki, Kantor Bupati Berau, Rabu (11/2/2026) malam.
Di meja pimpinan, kursi yang sejatinya ditempati Wabup berdampingan dengan Bupati Sri Juniarsih, justru diisi oleh Sekda Berau, Muhammad Said.
“Hampir semua hadir, hanya satu yang tidak terlihat, Pak Wabup. Ke mana beliau selama Musrenbang? Ada kesibukan apa?” sentil Waris di tengah forum yang seketika mencuri perhatian peserta.
Bukan Sekadar Seremoni
Menurut politisi ini, kehadiran pejabat publik dalam forum resmi seperti Musrenbang bukan sekadar formalitas. Ia menilai masyarakat kini semakin kritis dalam memantau kinerja dan kehadiran pemimpinnya, terutama dalam agenda yang menentukan arah pembangunan daerah.
“Sekarang masyarakat memperhatikan. Kalau tidak hadir, alasannya apa? Ini forum penting menyangkut kepentingan orang banyak,” tegasnya.
Sindir Munculnya “Usulan Siluman”
Tak hanya soal kehadiran, Waris juga memberikan peringatan keras terkait penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) hingga APBD.
Ia mewanti-wanti agar ribuan usulan yang masuk melalui Musrenbang tidak “menguap” begitu saja dan digantikan oleh program yang tidak jelas asal-usulnya.
Ia berharap hasil reses dan Musrenbang benar-benar menjadi dasar utama anggaran, bukan justru dikalahkan oleh kepentingan pihak tertentu yang tiba-tiba muncul tanpa prioritas yang jelas.
“Jangan sampai masyarakat sudah capek-capek mengusulkan, tapi yang disahkan justru yang tidak pernah dibahas di bawah. Jangan ada usulan muncul tiba-tiba, pengusulnya tidak jelas, tapi dapat anggaran,” sindir Waris.
Sebagai informasi, Musrenbang Maratua kali ini terpaksa dialihkan ke daratan (Kantor Bupati) akibat kendala cuaca, namun tetap dihadiri lengkap oleh jajaran OPD dan anggota dewan lainnya.(*)
