NUSANTARA TERKINI – Masalah genangan air di kawasan perkotaan masih menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Berau hingga saat ini. Kondisi sejumlah titik di wilayah kota yang kerap tergenang saat curah hujan tinggi memicu langkah konkret dari pemerintah daerah.
Merespons keluhan tersebut Pemkab Berau melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR mengalokasikan anggaran fantastis. Dana sebesar 135 miliar rupiah disiapkan tahun ini untuk perbaikan drainase, irigasi, hingga normalisasi sungai.
Sekretaris Dinas PUPR Berau Bambang Sugianto menjelasan,tingginya anggaran tidak hanya terpusat pada satu titik melainkan tersebar di beberapa kecamatan.
Langkah ini diambil untuk memastikan aliran air lebih lancar serta meminimalisir risiko banjir yang sering melanda pemukiman warga. Beberapa lokasi perbaikan mencakup kawasan padat penduduk dan jalur utama seperti Jalan Albina, Jalan Antung Jami, hingga Jalan M Toib.
“Beberapa titik perbaikan drainase mencakup kawasan padat penduduk dan jalur utama, di antaranya Jalan Albina, Jalan Antung Jami, hingga Jalan M. Toib,” terang Bambang.
Sebaran Proyek dan Target Pengerjaan
Selain di pusat kota pengerjaan juga menyasar wilayah kecamatan lain untuk pemerataan infrastruktur. Di Kecamatan Talisayan terdapat lanjutan drainase di Jalan Kampung Bumi Jaya serta normalisasi hulu Sungai Dumaring.
Kecamatan Gunung Tabur juga mendapatkan porsi pembangunan saluran di Jalan Mitra serta peningkatan drainase di Jalan Manunggal dan Bangsawan.
“Sementara di Sambaliung fokus diarahkan pada pembangunan irigasi serta normalisasi drainase di beberapa RT dan kampung,”bebernya.
Pihak PUPR menargetkan, seluruh proyek ini bisa rampung sepenuhnya pada tahun anggaran 2026. Hal ini dikarenakan skema pengerjaan yang digunakan adalah sistem tahun tunggal sehingga percepatan di lapangan terus diupayakan.
Namun ada beberapa titik yang pengerjaannya dilakukan secara bertahap karena memerlukan penanganan yang lebih panjang. Dinas terkait memastikan akan terus melanjutkan pembangunan tersebut hingga fungsi infrastruktur benar-benar maksimal bagi masyarakat.
“Ada beberapa yang judulnya lanjutan pembangunan. Artinya, jika tahun sebelumnya belum tuntas seluruh kilometer yang direncanakan, maka tahun 2026 ini kita lanjutkan kembali sampai benar-benar berfungsi maksimal,” jelasnya.
Bambang menegaskan bahwa program ini menjadi salah satu prioritas utama instansinya untuk memperbaiki infrastruktur dasar. Meski detail teknis kedalaman drainase berada di bidang lain ia menjamin proyek ini akan berdampak signifikan.
“Program ini dipastikan menjadi salah satu prioritas utama DPUPR untuk memperbaiki infrastruktur dasar masyarakat,” pungkasnya.
