NUSANTARA TERKINI – Proyek pembangunan embung air bersih di Kecamatan Maratua yang menelan anggaran daerah hingga belasan miliar rupiah menuai kritik tajam dari parlemen.
Anggota Komisi II DPRD Berau Sutami secara blak-blakan menyebut proyek infrastruktur tersebut sebagai produk gagal akibat kesalahan fatal dalam perencanaan sejak awal pengerjaan pada Kamis (21/5/2026).
Sutami menilai pemerintah daerah tidak mempelajari karakteristik wilayah kepulauan wisata tersebut secara matang sebelum menggelontorkan dana besar berkisar Rp13 hingga Rp15 miliar.
Akibatnya pemenuhan kebutuhan dasar air bersih bagi warga di empat kampung masih menumpuk dan bergantung pada Kampung Teluk Harapan.
Tuntutan Pemetaan Potensi Air
Politikus tersebut mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan deteksi secara akurat mengenai titik koordinat potensi sumber air baku yang masih tersedia. Langkah pemetaan berkala tersebut dinilai sangat krusial agar sistem penanganan ketersediaan air tidak menumpuk pada satu titik komunal saja.
Sutami mengungkapkan kekhawatirannya mengenai pemerataan distribusi air melalui sebuah pernyataan resmi.
“Harusnya kan betul-betul kita pelajari dulu, di Maratua itu ada empat kampung, ketergantungan mereka kan di satu kampung Teluk Harapan. Kita pengen di Maratua itu betul-betul dideteksi di mana potensi-potensi sumber air yang ada. Jangan sampai jadi satu titik untuk semua orang, semua kampung,” katanya.
Sebagai solusi konkret jangka panjang pihak legislatif menyarankan pemerintah daerah segera mengadopsi sistem teknologi desalinasi air laut untuk mengubah air asin menjadi air tawar.
Namun pengadaan teknologi modern tersebut wajib dibarengi dengan kesiapan manajemen perawatan berkala serta pelatihan sumber daya manusia lokal yang mumpuni.
Ironi Warga Sering Tidak Mandi
Kondisi krisis air di pulau terluar tersebut kini sudah berada pada tahapan yang sangat memprihatinkan dan ditambah ancaman abrasi pantai yang merusak cadangan air tanah. Warga di Kampung Teluk Alulu dan Bohe Silian bahkan terpaksa menampung air hujan untuk bertahan hidup bahkan sebagian dilaporkan sering tidak mandi pada pagi hari.
Sutami mengaku sangat prihatin saat melakukan kunjungan kerja ke wilayah tersebut.
“Iya itu, kita juga kalau ke sana enggak enak. Itu kan mandi orang di Teluk Alulu, enggak pernah mandi juga. Enggak mandi,” tuturnya.
DPRD Berau menegaskan bahwa urusan kebutuhan dasar air bersih dan jaringan telekomunikasi harus diselesaikan secara tuntas apabila pemerintah serius ingin memajukan pariwisata Maratua.
Mengenai sejarah penganggaran proyek bernilai jumbo tersebut Sutami menegaskan posisi politiknya saat itu belum menjabat sebagai anggota legislatif.
Sutami meminta pemerintah tidak membiarkan aset bangunan fisik yang telanjur berdiri tersebut terbengkalai dan mendesak pembenahan segera agar tidak menjadi ajang pemborosan anggaran.
“Harusnya, sebelum kita bicara jauh mengenai pengembangan pariwisata, pemenuhan kebutuhan air bersih dan pembenahan jaringan telekomunikasi diselesaikan terlebih dahulu. Sekarang situasinya darurat, pasokan air terus menipis karena abrasi pantai kian parah menggerus sumber air tanah warga,” ujarnya.
Sutami juga menambahkan pernyataan penutup mengenai ketegasan sikapnya terhadap proyek tersebut.
“Kami sangat prihatin dan mendesak pemerintah bertindak nyata hari ini. Proyek ini sejak awal adalah sebuah kekeliruan. Saya tegaskan, jika saat itu saya sudah menjabat sebagai anggota dewan, proyek mangkrak ini pasti saya tolak mentah-mentah,” ucapnya.(*)
