NUSANTARA TERKINI — Penguatan sistem keselamatan di destinasi wisata kini menjadi sorotan utama, khususnya di kawasan pantai Kabupaten Berau.
Hal ini menyusul adanya kejadian yang menjadi perhatian publik di Lamin Guntur, Kecamatan Bidukbiduk, baru-baru ini.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau mengakui bahwa hingga saat ini belum semua pantai memiliki petugas penjagaan.
Sekretaris Disbudpar Berau, Samsiah Nawir, menegaskan, pengelola destinasi wajib siap menghadapi berbagai potensi kejadian darurat.
Kewajiban ini berlaku bagi destinasi yang dikelola oleh pihak resort, swasta, maupun pemerintah kampung.
Mereka harus memiliki kemampuan mitigasi bencana, respons cepat, hingga penanganan darurat yang memadai di lokasi wisata.
“Tidak semua pantai ada yang menjaga. Tapi pengelola wajib siap menghadapi potensi kejadian, termasuk mitigasi bencana dan penanganan darurat,” ujarnya.
Idealnya, setiap destinasi wisata unggulan telah dilengkapi dengan posko keamanan yang terintegrasi dengan tim pengamanan.
Posko tersebut juga harus mendapatkan dukungan layanan kesehatan dari puskesmas atau pustu setempat untuk keadaan darurat.
Namun, keterbatasan anggaran daerah menjadi kendala utama belum meratanya pengawasan di seluruh titik destinasi wisata.
Pemerintah daerah saat ini belum merencanakan penambahan petugas penjagaan secara khusus karena adanya kebijakan efisiensi.
Sebagai solusinya, Disbudpar fokus pada penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan mitigasi bencana.
Para pengelola wisata didorong untuk lebih mandiri dalam menjaga keselamatan para pengunjung yang datang.
“Karena ada kebijakan efisiensi anggaran, penambahan petugas belum bisa dilakukan. Tapi kami fokus pada penguatan kapasitas SDM,” jelas Samsiah.
Disbudpar juga mengakui, fasilitas keselamatan di sejumlah destinasi wisata Berau saat ini masih belum lengkap.
Rambu peringatan serta alat keselamatan dasar belum tersedia secara optimal di semua lokasi titik kunjungan.
Pengelola terus didorong untuk memenuhi standar minimal keselamatan, termasuk penyediaan SOP dan fasilitas pendukung lainnya.
Koordinasi lintas sektor terus diperkuat guna menangani setiap kejadian darurat yang mungkin muncul secara tiba-tiba.
Penanganan terpadu ini melibatkan pemerintah kampung, BPBD, aparat TNI/Polri, hingga tenaga kesehatan di wilayah setempat.
Sinergi ini dianggap sangat penting agar proses penanganan bisa dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.
“Koordinasi ini penting agar penanganan bisa cepat dan tepat saat terjadi kondisi darurat,” tegasnya.
Menindaklanjuti insiden yang terjadi, Disbudpar akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan keselamatan di seluruh destinasi.
Evaluasi tersebut mencakup aspek pengawasan, kesiapan personel, hingga tingkat kepatuhan pengelola terhadap SOP yang berlaku.
Langkah ini diambil demi menjamin keamanan dan kenyamanan wisatawan yang berkunjung ke Bumi Batiwakkal.
Peningkatan pelatihan mitigasi bencana serta kewajiban penyediaan rambu keselamatan akan menjadi prioritas kebijakan ke depan.
Pengelola juga diimbau untuk menambah tenaga penyelamatan saat musim kunjungan tinggi seperti libur Lebaran dan Natal.
Komitmen ini diharapkan dapat memperbaiki sistem pengamanan pariwisata Berau menjadi lebih baik dan profesional.
“Ini menjadi bahan evaluasi kami agar ke depan sistem pengamanan destinasi wisata bisa lebih baik,” pungkasnya. (Adv)
