NUSANTARA TERKINI — Program bantuan biaya pendidikan melalui skema Gratispol terbukti menjadi angin segar bagi dunia perguruan tinggi di Kalimantan Timur.
Di Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda, tercatat sebanyak 1.300 mahasiswa kini bisa bernapas lega karena mendapatkan pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Keberadaan program ini dinilai menjadi faktor penentu bagi keberlanjutan studi mahasiswa, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi.
Tanpa bantuan ini, banyak mahasiswa baru yang dihantui kekhawatiran harus putus kuliah karena tidak sanggpe memenuhi biaya semesteran.
“Hasil survei kami menunjukkan hampir seluruh penerima manfaat menginginkan program ini terus dilanjutkan. Mahasiswa sangat khawatir jika program berhenti, mereka tidak bisa melanjutkan studi,” ungkap perwakilan Tim Gratispol UINSI Samarinda, Raihan, Jumat (10/4/2026).
Harapan Tambahan Biaya Hidup Rp3,3 Juta
Meski sangat terbantu dengan pembebasan UKT, para mahasiswa juga menyuarakan perlunya evaluasi agar program semakin optimal.
Salah satu aspirasi yang muncul adalah usulan pemberian bantuan biaya hidup (living cost) bagi mahasiswa berprestasi yang kurang mampu.
Raihan memperkirakan, kebutuhan biaya hidup mahasiswa di Samarinda saat ini mencapai sekitar Rp3,3 juta per bulan.
Angka tersebut mencakup kebutuhan harian, biaya operasional kuliah, hingga biaya kos yang terus mengalami kenaikan.
Aspirasi ini disampaikan langsung dalam agenda silaturahmi Aliansi Dewan Mahasiswa (Dema) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Kalimantan bersama pemerintah daerah.
Mahasiswa berharap pemerintah tidak hanya memikirkan biaya pendidikan, tetapi juga ekosistem pendukung kenyamanan belajar.
Respons Pemprov Kaltim dan Target 159 Ribu Siswa
Menanggapi kekhawatiran dan aspirasi tersebut, Wakil Gubernur Kaltim, H. Seno Aji, memberikan jaminan bahwa program Gratispol akan terus berjalan dengan evaluasi agar semakin tepat sasaran.
Ia mengapresiasi dukungan mahasiswa dan memastikan bahwa sektor pendidikan tetap menjadi prioritas utama pembangunan.
Untuk tahun anggaran 2026, Pemprov Kaltim menargetkan jangkauan yang lebih luas dengan memberikan bantuan biaya pendidikan bagi 159.000 siswa di berbagai jenjang.
Hal ini diharapkan mampu memperkecil angka putus sekolah di wilayah Kalimantan Timur secara signifikan.
Terkait usulan biaya hidup, pemerintah akan melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah kabupaten/kota. Sebagai solusi jangka pendek, mahasiswa diarahkan untuk mengoptimalkan fasilitas asrama yang ada, yang nantinya akan ditingkatkan fasilitasnya agar lebih layak huni.(*/Rusdiono/NT)
