BALIKPAPAN TERKINI – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, membawa kabar gembira bagi masyarakat Kalimantan Timur.
Dalam kunjungan kerjanya ke Kelurahan Teritip, Balikpapan Timur, ia memastikan kuota program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah untuk Kaltim tahun ini meningkat drastis.
Jika tahun sebelumnya Bumi Etam hanya mendapatkan jatah sekitar 600 unit, kini Menteri Maruarar meningkatkan alokasi tersebut menjadi 3.000 unit.
Kenaikan kuota hingga lima kali lipat ini diputuskan setelah ia melihat langsung masih banyaknya warga yang tinggal di hunian tidak layak di tengah daerah yang kaya sumber daya alam.
“Ini daerah super kaya batu bara, nikel, minyak, gas. Tapi rakyatnya masih ada yang tinggal di rumah tidak layak. Saya putuskan menaikkan alokasi Kaltim dari 600 menjadi 3.000 unit karena kebutuhan di lapangan memang besar,” tegas Maruarar saat meninjau rumah warga di Balikpapan, Selasa (05/05/26).
Prioritas untuk Warga Miskin dan Pengerjaan Cepat
Di Balikpapan sendiri, tercatat ada 117 unit rumah yang masuk dalam daftar penerima program BSPS. Maruarar menemukan fakta bahwa banyak rumah yang kondisinya memprihatinkan bahkan belum pernah tersentuh bantuan negara sama sekali.
Ia menginstruksikan kepada jajarannya dan pemerintah daerah agar seleksi penerima bantuan dilakukan dengan sangat ketat dan transparan.
Target utamanya adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memang mendiami rumah yang strukturnya membahayakan atau tidak sehat.
“Saya minta dipilih yang benar-benar membutuhkan dan segera dikerjakan. Jangan ditunda-tunda karena ini adalah bentuk kehadiran negara,” imbuhnya.
Efek Domino Ekonomi Lokal
Selain fokus pada perbaikan kualitas hunian, Menteri PKP menekankan bahwa program bedah rumah ini dirancang untuk menggerakkan ekonomi akar rumput.
Setiap satu unit rumah yang dibedah akan melibatkan tenaga kerja lokal, pembelian material di toko bangunan terdekat, hingga konsumsi di warung sekitar.
Untuk memperkuat ekosistem ini, pemerintah juga tengah menyiapkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dengan bunga rendah dan subsidi bagi pelaku usaha kecil di sektor konstruksi.
“Ekonomi bergerak dari sini, ada tukang, toko bangunan, sampai warung. Kita ingin kebijakan ini tidak hanya memberi rumah layak, tapi juga mendorong munculnya kelas menengah baru dari para pelaku usaha lokal,” jelasnya.
Pemerintah berencana merilis capaian program ini secara terbuka setiap awal bulan dengan melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) dan DPR RI sebagai bentuk evaluasi nasional yang transparan.(Wane/NT)
