NUSANTARA TERKINI – Kontras tajam mewarnai potret pembangunan di Kabupaten Berau. Di tengah keberhasilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) merealisasikan pendapatan daerah sebesar Rp5,07 triliun pada tahun 2025, sektor infrastruktur justru masih menunjukkan kondisi memprihatinkan.
Berdasarkan Laporan Ketarangan Pertanggungjawaban (Lkpj) tahun anggaran 2025 yang dibacakan wakil Bupati Berau Gamalis, menyingkap fakta jika mayoritas jalur transportasi darat di Bumi Batiwakkal saat ini berada dalam status rusak berat.
Dari total panjang jalan yang menjadi kewenangan kabupaten sepanjang 1.433 kilometer, sebanyak 847,96 kilometer atau sekitar 59 persen di antaranya dalam kondisi rusak parah.
“Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi pemerintah daerah, mengingat ketersediaan infrastruktur yang mantap merupakan kunci utama dalam mendorong daya saing investasi di masa depan,”ujar Gamalis.
Bedah Data Jalan Berau
Data teknis menunjukkan ketimpangan yang cukup signifikan antara jalan yang sudah mulus dengan yang masih terbengkalai. Hingga saat ini, jalan dengan kondisi baik hanya tercatat sepanjang 437,60 kilometer.
Sisanya, terdapat jalan dengan kondisi sedang sepanjang 118,14 kilometer dan kondisi rusak ringan sepanjang 29,80 kilometer.
Dominasi angka 847,96 kilometer pada kategori rusak berat memperlihatkan bahwa lebih dari separuh akses darat kabupaten memerlukan penanganan serius dan anggaran yang tidak sedikit.
Pemerintah daerah menyatakan terus berupaya mengarahkan pengelolaan keuangan untuk perbaikan mutu pelayanan publik.
“Fokus utama ke depan adalah menyelaraskan besarnya pendapatan daerah dengan percepatan pembenahan infrastruktur dasar,”tegasnya.
Tantangan Investasi Daerah
Kerusakan jalan yang masif ini diakui menjadi hambatan dalam memperluas jangkauan ekonomi ke wilayah-wilayah pelosok Berau.
Tanpa jalan yang memadai, biaya logistik akan tetap tinggi dan minat investor untuk menanamkan modal di sektor potensial seperti pariwisata dan perkebunan bisa terhambat.
Pemkab Berau berkomitmen untuk menjadikan tahun 2026 sebagai momentum peningkatan kualitas infrastruktur.
Optimalisasi anggaran triliunan rupiah tersebut diharapkan tidak hanya sekadar angka di atas kertas, namun benar-benar terasa dampaknya melalui jalan-jalan yang lebih mulus bagi masyarakat.
“Pengelolaan keuangan diarahkan untuk memperluas daya saing investasi melalui infrastruktur yang lebih baik,” pungkas Gamalis.(*/Andrikni/NT)
