NUSANTARA TERKINI– Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Biro Umum Setdaprov Kaltim memberikan klarifikasi terbuka mengenai isu anggaran rehabilitasi rumah jabatan gubernur yang mencapai Rp25 miliar.
Plt Kepala Biro Umum Setdaprov Kaltim, Astri Intan Nirwany, meluruskan bahwa angka tersebut sering kali disalahpahami oleh publik seolah-olah hanya diperuntukkan bagi satu bangunan tunggal.
Dalam jumpa pers yang digelar di Kantor Diskominfo Kaltim, Selasa (5/5/2026 kemarin), perempuan yang akrab disapa Aci ini memaparkan rincian penggunaan anggaran tersebut agar tidak terjadi simpang siur informasi.
Akumulasi 55 Paket Kegiatan
Aci menjelaskan bahwa nilai Rp25 miliar tersebut merupakan total akumulasi dari 55 paket kegiatan pemeliharaan, bukan hanya untuk satu rumah jabatan.
Sebagai biro yang bertugas mengelola aset pimpinan daerah, tanggung jawab mereka meliputi berbagai fasilitas mulai dari Kantor Gubernur, guest house, gedung pertemuan, tempat ibadah, hingga fasilitas VIP di bandara.
“Mayoritas anggarannya, yakni 45 persen, dialokasikan untuk belanja pemeliharaan. Hal ini mencakup perbaikan gedung secara menyeluruh dan pengadaan sarana pendukung layanan di berbagai titik aset yang kami kelola,” terangnya.
Temuan Kerusakan di Lapangan
Lebih lanjut, Aci membeberkan kondisi faktual sejumlah aset yang sebelumnya kurang terawat sebagai dasar urgensi rehabilitasi.
Hasil evaluasi tim di lapangan menemukan banyak kerusakan teknis yang jika dibiarkan akan mengganggu operasional pemerintahan.
“Kami menemukan banyak kerusakan mulai dari atap yang bocor, instalasi listrik yang usang, pompa air rusak, hingga pipa air yang tidak berfungsi maksimal akibat faktor cuaca ekstrem. Inilah yang menjadi dasar dilakukannya rehabilitasi tahun ini,” tambah Aci.
Perencanaan Matang Sejak Awal
Pihaknya juga menegaskan bahwa perencanaan anggaran ini telah dilakukan jauh sebelum kepala daerah terpilih sebagai bentuk kesiapan pelayanan birokrasi.
Meskipun saat ini sedang dalam kondisi efisiensi anggaran, Biro Umum memastikan belanja tetap difokuskan pada kebutuhan prioritas dan fasilitas yang manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat luas melalui penggunaan gedung-gedung pertemuan.
“Anggaran yang kami kelola benar-benar dimaksimalkan untuk mendukung kelancaran kegiatan pemerintahan dan memastikan seluruh aset negara tetap dalam kondisi prima untuk melayani publik,” pungkasnya.(Fatur/NT)
