NUSANTARA TERKINI – Dinas Perikanan Kabupaten Berau memastikan akan terus mengawal proses pembukaan gerai perizinan kapal nelayan di wilayah pesisir seperti Biduk-Biduk dan Talisayan.
Meski menjadi prioritas, hingga saat ini belum ada gerai yang dioperasikan secara resmi karena masih terkendala validasi data dan kelengkapan dokumen pemilik kapal.
Sekretaris Dinas Perikanan Berau, Yunda Zuliarsih menjelaskan, agenda yang dilaksanakan pada November 2025 lalu barulah sebatas sosialisasi.
Kegiatan tersebut melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Ditjen Perhubungan Laut untuk memberikan pemahaman kepada pemilik dari 66 kapal yang masuk daftar usulan awal.
“Memang kemarin perizinan sempat ada datang dari Ditjen Perhubungan Laut ke sini melakukan gerai tapi itu hanya untuk sosialisasi tentang perizinan,” ungkap Yunda Zuliarsih.
Kendala Administrasi di Tingkat Nelayan
Pembukaan gerai perizinan secara penuh masih terganjal oleh sejumlah persyaratan teknis yang belum mampu dipenuhi secara kolektif oleh para nelayan.
Banyak pemilik kapal yang masih mengalami kesulitan dalam menyiapkan berkas administrasi kapal yang menjadi syarat mutlak legalitas operasional di laut.
Pihak dinas saat ini fokus membantu para nelayan agar kendala administratif tersebut dapat segera teratasi. Verifikasi dokumen dilakukan secara bertahap agar saat gerai resmi kapal dibuka nanti, proses sertifikasi tidak kembali terhambat oleh masalah klasik berupa ketidaksiapan berkas.
“Iya karena memang ada beberapa kendala terkait administrasi yang harus disiapkan oleh kapal-kapal itu terkait penambahan perizinan,”bebernya.
Validasi Data Bersama HNSI
Untuk memastikan tercapainya jumlah kapal yang akan diproses, Dinas Perikanan Berau menggandeng Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI).
Kerja sama ini bertujuan agar pendataan di lapangan lebih valid mengingat populasi nelayan di wilayah Biduk-Biduk dan Talisayan tergolong sangat besar dan dinamis.
Sejauh ini, angka 66 kapal masih bersifat data sementara yang bisa bertambah atau berkurang seiring berjalannya proses verifikasi faktual di lapangan.
Pemerintah daerah berkomitmen untuk tidak membuka gerai secara terburu-buru sebelum basis data benar-benar siap guna menghindari kerancuan perizinan di masa mendatang.
“Data jumlah kapal yang ada masih bersifat dinamis artinya masih dapat berubah dan untuk pelaksanaan gerainya itu kita juga belum laksanakan,” tutupnya.(*)
