NUSANTARA TERKINI – Rencana untuk menyelamatkan bibir pantai Pulau Derawan dari ancaman abrasi kini menghadapi tantangan finansial yang serius.
Selain terhambat kendala administrasi, nilai anggaran yang dibutuhkan untuk menuntaskan proyek infrastruktur pengaman pantai tersebut dilaporkan melonjak drastis dari estimasi awal.
Kepala Bidang Sumber Daya Air (Kabid SDA) DPUPR Berau, Hendra Pranata, mengungkapkan adanya pembengkakan anggaran yang sangat signifikan untuk menyelesaikan proyek strategis ini secara keseluruhan.
Jika sebelumnya kebutuhan dana diprediksi hanya berada di angka Rp25 miliar, kini kebutuhan dana aktual meroket hingga menembus Rp80 miliar.
Upaya Mencari Skema Pendanaan Alternatif
Lonjakan kebutuhan dana hingga tiga kali lipat lebih ini memaksa Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) untuk tidak hanya berpangku tangan pada satu sumber anggaran saja.
Hendra menyebutkan bahwa pihaknya tengah mengupayakan berbagai skema pembiayaan agar proyek ini tetap berjalan.
“Kami terbuka terhadap berbagai sumber anggaran untuk memenuhi kebutuhan pembangunan ini,” tegas Hendra menjelaskan komitmen instansinya untuk menutupi selisih anggaran yang mencapai puluhan miliar rupiah tersebut.
Terganjal Izin KLHK dan Distribusi Material
Selain masalah “kantong” daerah, proyek yang telah direncanakan sejak 2024 ini juga masih terjebak dalam labirin perizinan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Kebutuhan akan izin tambahan muncul karena DPUPR Berau berencana menggunakan kapal tongkang untuk mempercepat distribusi material konstruksi dalam volume besar.
Penggunaan kapal tongkang dinilai sebagai pilihan paling efektif mengingat kondisi geografis Pulau Derawan yang menantang.
Namun, karena berkaitan dengan aktivitas di jalur pelayaran dan dasar laut, izin pelaksanaan terkait distribusi material tersebut hingga kini masih berproses.
Dinas PUPR Berau berharap seluruh proses administrasi dan pemenuhan dokumen pendukung dapat rampung pada sisa tahun 2026 ini, sehingga pengerjaan fisik konstruksi bisa segera dimulai pada tahun anggaran berikutnya.(Red/NT)
